KNews.id – Jakarta – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, secara tegas menolak undangan resmi ke Istana dari Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025.
Ia menegaskan pilihannya tetap mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tanpa harus bertemu langsung dengan presiden. Tiyo menegaskan bahwa seluruh kritiknya telah tersedia untuk publik dan bisa diakses langsung oleh presiden melalui podcast, sehingga tidak perlu hadir di Istana.
Pernyataan itu disampaikan Tiyo dalam podcast di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (25/1/2026) malam.
Tiyo secara terbuka menyatakan telah menolak undangan resmi tersebut.
“Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya.
Jadi enggak usah bicara kalau.
Kita sudah pernah nolak itu,” kata Tiyo.
Ia menilai seluruh kritiknya sudah dapat diakses publik tanpa harus bertemu langsung.
“Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast.
Jadi enggak perlu ketemu,” kata dia.
Kritik Pemerintah Sejak Lama
Tiyo menegaskan bahwa sikap kritisnya bukan reaksi spontan.
“Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi,” kata Tiyo.
Menurutnya, berbagai kritik telah disampaikan sejak awal, termasuk soal UU TNI dan kebijakan mandatory spending yang berkaitan dengan MBG.
“Ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah.
Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak,” paparanya.
Kritik Anggaran Pendidikan dan MBG
Tiyo menyoroti dugaan pergeseran anggaran pendidikan untuk mendanai MBG.
“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi.
Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” kata dia.
Ia menyebut angka Rp 223 triliun sebagai nilai anggaran yang terdampak.
“Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa,” paparnya.
Namun ia menegaskan, pihaknya tidak menolak pengentasan stunting.
“BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting.
Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” ujar Tiyo.
Ia bahkan menyebut program tersebut berpotensi membuka ruang penyimpangan.
“MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat…
Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan,” kata Tiyo.
Soroti Respons Pemerintah dan Isu Teror
Tiyo juga menyinggung respons pejabat pemerintah terhadap kritiknya.
“Kami ini bosmu…
Sebagai rakyat kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat,” tegas Tiyo.
Ia menyebut kritik kerasnya lahir dari keprihatinan mendalam.
“Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan,” katanya.
Tiyo menilai adanya teror sebagai indikator kemunduran demokrasi.
“Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi.
Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban,” papar Tiyo.
Serukan Reformasi Jilid Dua
Di akhir pernyataannya, Tiyo menyerukan refleksi besar terhadap kondisi demokrasi.
“Saya ngajak teman-teman… untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua.
Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” ujarnya.
Meski keras, ia menyatakan tetap membuka ruang perubahan.
“Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ungkap Tiyo.
Baginya, rakyat tidak menginginkan konflik berkepanjangan dengan pemimpinnya.
“Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik.
Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan,” pungkasnya.
