KNews.id – Jakarta – Warga Kalimantan Timur (Kaltim) curhat gara-gara Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ‘ugal-ugalan’ dalam membeli mobil dinas. Bayangkan, Rudy membeli mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar di saat masih banyak jalanan di Kaltim yang rusak dan butuh perbaikan. Seperti diberitakan detikKalimantan, Pemprov Kaltim beralasan, mobil tersebut dibutuhkan karena untuk menembus daerah pelosok yang masih sulit diakses mobil biasa. Warga pun menilai kebijakan tersebut salah, karena lebih baik membuat program perbaikan jalan di pelosok.
“Katanya biar bisa masuk daerah terpencil, tapi itu mobil hybrid. Jalan rusak kayak gitu, mobil Rp 8,5 miliar kayaknya nggak mungkin (kuat). Harusnya uang itu buat baikin jalannya saja,” kata Muhammad Yusuf (30), driver ojek online (ojol) di Samarinda, Selasa (24/2/2026).
Senada dengan Yusuf, Maha Sakti Esa Jaya (26), seorang wiraswasta asal Balikpapan itu menilai pengadaan mobil dinas Gubernur dengan pagu Rp 8,5 miliar, tidak tepat dilakukan di tengah fase efisiensi anggaran.
“Sekarang ini kita sedang dalam fase efisiensi anggaran. Ada pemangkasan di berbagai sumber mata anggaran, jadi harus tepat guna. Pembelanjaan mobil dinas Rp 8,5 miliar menurut saya tidak tepat di momen krusial seperti ini,” ucap Maha.
Sementara itu Yusril Rosyid, mahasiswa UINSI Samarinda, mengaku terkejut dengan kabar pengadaan mobil dinas itu. Ia menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Sebagai mahasiswa yang pernah aktif di organisasi legislatif, tentu kami melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Pengadaan ini menurut saya berlebihan dan tidak masuk akal, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.
Yusril bahkan menjabarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138 Tahun 2024 yang bertujuan mencegah pemborosan anggaran. Menurutnya, kebijakan pengadaan mobil dinas mahal justru dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi tersebut.
“Tujuannya mencegah pemborosan, tapi yang terjadi hari ini malah sebaliknya. Bahkan bisa berimbas ke program unggulan gubernur seperti Gratispol,” katanya.
Diberitakan Antara sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 miliar telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat. Menurutnya, kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana vital untuk menjangkau wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem di Kaltim.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri.
Anggaran Rp 8,5 miliar itu untuk pengadaan kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang mumpuni untuk kemampuan offroad. Tak disebutkan mobil offroad apa yang dibeli untuk mobil dinas Gubernur Kaltim.
Dengan spesifikasi dan harga yang disebutkan, diduga mobil yang dipilih adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB. Berdasarkan daftar harga di situs resmi Land Rover Indonesia, Range Rover 3.0 Autobiography LWB dengan spesifikasi standard dijual dengan harga Rp 7,43 miliar di Jakarta. Mobil itu mengadopsi mesin 2.996 cc PHEV.
