KNews.id – Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh angkat bicara soal wacana pembentukan koalisi permanen antarpartai politik. Menurutnya, usulan itu akan dipertimbangkan.
“Koalisi permanen boleh saja dipertimbangkan, enggak ada masalah. Tetapi belum kita putuskan kan. Pertimbangan bagus,” ujar Surya Paloh kepada wartawan pada Sabtu (21/2/2026). Meski demikian, Paloh menilai koalisi permanen tidak boleh lepas dari tujuan besar berpolitik yakni untuk mendorong kemajuan Indonesia.
“Sekali lagi esensi yang paling utama, gol besar kita apa? Jawabannya sederhana: kemajuan kita dalam berbangsa dan bernegara,” kata dia. Paloh menyoroti pentingnya mengurangi sekat-sekat sosial dalam kehidupan politik. Ia menilai pengkotak-kotakan berdasarkan suku, agam lainnya akan sangat berbahaya.
“Ketika kita bicara semua kita, maka pengkotak-kotakan yang terjadi karena baik itu perbedaan suku, agama, latar belakang status sosial, dan sebagainya itu harusnya kita nomor duakan kalau kita tidak bisa hilangkan sama sekali. Yang paling ideal itu jangan lagi berpikir ke arah sana,” ucap Paloh.
Selain itu, saat ditanya soal sikap NasDem apakah mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk periode kedua, Paloh hanya menjawab normatif. “Ah itu nanti kita sudah pikirkan. Kan kita ada di sana,” pungkas Surya Paloh.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat memberikan orasi politik di acara rangkaian HUT PDI Perjuangan ke-53 sekaligus peresmian Klinik Waluya Sejati Abadi di Sukabumi, pada Minggu (25/1/2026).
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons sejumlah partai politik yang membahas wacana koalisi permanen. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, bagi PDIP koalisi permanen adalah koalisi bersama rakyat.
“Kalau bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat. Karena sistem politik kita pascajatuhnya Soeharto mengembalikan makna kekuasaan itu untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Itu yang dipegang oleh PDI Perjuangan,” ujar Hasto usai menuntaskan lari dalam ajang Soekarno Run 2026 di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 15 Februari 2026.
Meski begitu, Hasto mengamini dinamika politik nasional yang bersifat cair dan sangat terbuka terhadap kerja sama antarpartai. Karenanya, dia memilih untuk menghormati langkah politik mereka tanpa berniat mencampuri.
“Tapi kalau ada suatu partai menggagas kerja sama permanen, ya bagi PDI Perjuangan kami tidak mencampuri kedaulatan partai lain,” tutur Hasto.
Namun Hasto mengingatkan, fitrah partai politik sejatinya adalah bekerja untuk rakyat. Apalagi, kontestasi lima tahunan masih terasa jauh sekira tahun 2029. Dia menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang lebih mendesak untuk bangsa ketimbang soal elektoral.
“Pemilu masih jauh. Apa yang terjadi di NTT, ada anak sekolah bunuh diri karena tidak bisa membeli alat tulis, itu pukulan kemanusiaan dan tamparan buat kita semua. Jangan bawa demokrasi ini hanya elektoral, lebih baik bicara demokrasi untuk rakyat,” Hasto menandasi.
Diberitakan sebelumnya, koalisi permanen sempat disyuarakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Menurut dia, partainya masih mendorong pembentukan koalisi permanen. Dia menyebut koalisi permanen dibutuhkan untuk mendukung semua kebijakan pemerintah.
Sarmuji menuturkan, koalisi permanen, bukan hanya dibutuhkan saat situasi politik yang berada dalam kondisi menguntungkan, tetapi juga ketika menghadapi tantangan dan kesulitan.
“Dalam keadaan yang barangkali masih memerlukan dukungan, Golkar tidak akan pernah lari dari kesepakatan koalisi. Jadi kita dorong koalisi permanen,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (13/2/2026). Bahkan, sambung Sarmuji, konsep koalisi permanen bisa untuk jangka panjang, bukan hanya sampai 2029 saja.
“Koalisi permanen bisa kita bicarakan jangka waktunya. Nanti kalau sudah sepakat tentang koalisi permanen, jangka waktunya bisa kita bicarakan,” ujarnya.
“Apakah 5 tahun penuh ini, atau bisa juga berdimensi jangka panjang, nah itu lah perlunya pembicaraan-pembicaraan yang intensif membangun komunikasi di antara sesama partai,” sambungnya.
Sebagai informasi, saat ini hampir semua partai di Parlemen Senayan menyatakan dukungannya untuk berkoalisi dengan Pemerintahan Prabowo. Hanya PDIP yang menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang.
