KNews.id – Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto telah menghadiri forum bisnis dengan US Chamber of Commerce pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat.
Dalam pertemuannya dengan deretan pengusaha AS, Prabowo menceritakan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sovereign wealth fund Tanah Air, yaitu Danantara.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus terhadap upaya menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil dan terpercaya. Di antara program yang dinilai menghadirkan manfaat bagi rakyat adalah MBG.
“Kami telah menjalankan proyek-proyek besar yang dirancang untuk mengatasi persoalan banyaknya anak-anak kami yang menghadapi kelaparan dan malnutrisi,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis pada Kamis (19/2/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa program MBG yang diinisiasi oleh pemerintah RI ternyata dipelajari dari pengalamannya di Amerika dan Eropa.
“Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi. Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan,” kata Prabowo.
Presiden juga menjelaskan bahwa program MBG telah memiliki 23.000 dapur. Setiap dapur mempekerjakan 50 orang di desa. Program MBG juga dinilai menciptakan permintaan di setiap desa akan telur, ayam, sayuran, dan tomat, sehingga petani-petani sekitar memiliki jaminan pasar.
“Ini menghasilkan efek pengganda [multiplier effect] yang menciptakan semacam ledakan ekonomi dari bawah,” ujarnya.
Selain program MBG, Prabowo juga memperkenalkan pembentukan Danantara. Menurutnya, pembentukan Danantara ditujukan sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri nasional.
“Semua aset milik negara telah kami konsolidasikan ke dalam badan pengelola investasi ini untuk mendorong hilirisasi industri,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo menjelaskan terkait upaya Pemerintah Indonesia saat ini terkait dengan pemberantasan korupsi. Menurutnya, terdapat tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan, termasuk korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal.
“Kami memiliki masalah tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Banyak penyelundupan terjadi. Banyak kegiatan ekonomi ilegal seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan perkebunan ilegal di hutan lindung. Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya secara langsung,” ujar Prabowo.
