KNews.id – Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan tekanannya terhadap Presiden Israel Isaac Herzog dalam upayanya mendapatkan pengampunan untuk sekutunya, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, yang menghadapi tuduhan penyuapan.
Trump mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis (12/2) waktu setempat, bahwa perdana menteri Israel tersebut telah menjadi pemimpin masa perang yang “luar biasa”. Kemudian ia mengecam Herzog karena tidak memberikan pengampunan presiden kepada Netanyahu.
“Anda memiliki seorang presiden yang menolak untuk memberikan pengampunan kepadanya. Saya pikir orang itu seharusnya malu pada dirinya sendiri,” kata Trump tentang Herzog.
Ia menambahkan bahwa warga Israel harus menekan Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu.
“Dia memalukan karena tidak memberikannya. Dia harus memberikannya,” cetus Trump.
Komentar tersebut muncul sehari setelah Trump menjamu Netanyahu di Gedung Putih. Itu merupakan pertemuan ketujuh mereka sejak presiden AS itu kembali berkuasa tahun lalu.
Netanyahu dituduh menerima hadiah mewah sebagai suap dan mempertimbangkan kesepakatan dengan media sebagai imbalan atas pemberitaan yang menguntungkan pemerintahannya.
Sidang pertamanya telah dimulai pada tahun 2020. Namun, proses hukum tersebut berulang kali terganggu oleh gejolak geopolitik di kawasan itu, termasuk perang Israel di Gaza.
AS sebelumnya telah meminta Herzog – yang perannya sebagian besar bersifat seremonial – untuk memberikan amnesti atau pengampunan kepada Netanyahu.
Trump sebelumnya telah mengajukan permohonan pengampunan kepada Herzog di depan umum, terutama dari balik podium parlemen Israel, Knesset, Oktober tahun lalu.
“Saya punya ide: Bapak Presiden, mengapa Anda tidak memberinya pengampunan?” tanya Trump selama pidatonya saat itu.
Ia juga tampak meremehkan tuduhan penyuapan, dengan menyebutkan barang-barang mewah yang diduga diterima Netanyahu. “Cerutu dan sampanye – siapa yang peduli?” tanya Trump.
Herzog sebelumnya mengatakan bahwa setiap permintaan pengampunan harus mengikuti peninjauan dan prosedur normal berdasarkan hukum negara.
