KNews.id – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan merotasi puluhan pejabat Direktorat Jenderal Pajak pada Jumat (6/2/2026). Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja lembaga, menjaga integritas aparatur, serta mengoptimalkan penerimaan negara.
Purbaya mengungkapkan bahwa langkah tersebut tidak lepas dari sorotan Presiden Prabowo Subianto terkait isu kebocoran pajak. Menurutnya, Presiden kerap menyinggung persoalan itu dalam berbagai forum resmi.
Ia pun mengaku merasa prihatin karena masalah yang sama terus berulang. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan pembenahan internal secara serius.
“Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting saya sedih melihatnya. Jadi upaya kita harus sungguh-sungguh. Bapak-bapak ibu-ibu jangan main-main di pusat dan daerah. Saya tidak mau lagi mendengar kalimat itu lagi dari Presiden,” ujar Purbaya saat merotasi 43 pejabat pajak di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar isu lama seperti kebocoran pajak, praktik under-invoicing, dan lemahnya pengawasan bea cukai tidak kembali mencuat. Purbaya menegaskan bahwa persoalan-persoalan tersebut tidak boleh lagi menjadi bahan pembicaraan Presiden dalam rapat kabinet.
Menurutnya, rotasi jabatan merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas internal. Langkah ini juga diharapkan dapat menopang pencapaian target penerimaan negara.
Menkeu menyinggung masih ditemukannya pelanggaran di tubuh institusi perpajakan. Ia menilai beberapa kasus yang muncul menunjukkan adanya pegawai yang belum bekerja secara jujur dan profesional.
Karena itu, para pimpinan diminta bertanggung jawab penuh atas kinerja unit yang mereka pimpin. Purbaya juga menegaskan alasan perlambatan ekonomi tidak lagi bisa digunakan untuk membenarkan rendahnya penerimaan pajak.
Dengan kondisi ekonomi yang membaik, ia menekankan bahwa peningkatan penerimaan pajak menjadi sebuah keharusan.
Pantau Kinerja
Pimpinan diminta turun langsung memantau kinerja aparat di lapangan agar praktik-praktik yang merugikan negara dapat dihentikan. Purbaya menargetkan rasio penerimaan pajak dapat meningkat ke kisaran 11-12 persen.
Ia menilai, apabila target tersebut tercapai, alasan-alasan mengenai kebocoran dan lemahnya penerimaan negara tidak lagi relevan.
“Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan dari 9 persen sekarang, mungkin 11-12 persen untuk tahun ini, tahun depan kita perbaiki lagi.
Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak,” jelasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa perbaikan kinerja pajak, keuangan negara, dan kondisi fiskal secara keseluruhan sangat bergantung pada kinerja seluruh jajaran Kementerian Keuangan.
Isu Tukar Guling Jabatan Jadi Sorotan
Isu tukar guling jadi sorotan, Menkeu Purbaya berkelit itu biasa dalam pemerintahan. Menteri Keuangan Purbaya bantah isu tukar guling antara Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung.
Pasalnya Thomas yang sebelumnya menjadi Wamenkeu menggantikan Juda Agung yang mundur dari Deputi Gubernur BI. Kini Juda Agung malah dilantik jadi Wamenkeu menggantikan Thomas.
“Bukan tukar guling, kebetulan saja kemampuan Pak Juda bisa menggantikan Pak Thomas jadi ditaruh di situ daripada saya pusing-pusing cari,” ungkap Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Purbaya menyebut Juda dan Thomas hanya bertukar tempat atau switch.
“Pak Juda tugasnya akan menggantikan Pak Thomas. Jadi kan seperti switch ya,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, dua wakil menterinya sudah memiliki tugasnya masing-masing.
“Pak Sua (Suahasil Nazara) kan tugasnya sudah jelas. Pak Juda akan menggantikan Pak Thomas. Saya merangkap tugas Pak Anggito sebelumnya. Jadi tidak akan ada perubahan tugas yang signifikan. Sama saja. Cuma paling Pak Juda baru saja,” ucapnya.
Diketahui, Juda Agung sebagai Wamenkeu menggantikan Thomas Djiwandono, yang terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Pelantikan Juda dilakukan Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
Juda Agung Akui Sudah Intens Koordinasi dengan Kemenkeu
Wamenkeu Juda Agung mengaku sudah tidak asing lagi dengan lingkungan Kementerian Keuangan. Juda menegaskan bahwa dia sudah lama menjalin koordinasi intens dengan jajaran Kementerian Keuangan sejak dirinya di Bank Indonesia (BI)
“Kalau melihat wajah-wajah dari Eselon 1, Eselon 2 ini yang wajah-wajah familiar bagi saya. Karena sejak saya mungkin di Eselon 3, Eselon 4 itu saya sudah sering koordinasi dengan kawan-kawan di kementerian Keuangan,” ujar Juda di Kementerian Keuangan, Kamis (5/2/2026).
“Bukan hal yang baru bagi saya ya, di bidang koordinasi KSSK, fiskal moneter, itu sudah biasa. Jadi saya merasa nyaman lah untuk otoritas fiskal di kementerian Keuangan, bukan hal yang baru,” sambungnya.
Mantan Deputi Bank Indonesia ini juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter ke depan.
Ia optimistis kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan semakin erat. Ia mengungkapkan, penguatan koordinasi fiskal dan moneter merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Juda, Presiden menekankan pentingnya sinergi tersebut untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi nasional.
“Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada kami, pada saya waktu saya bertemu beliau, arahnya intinya adalah fiskal moneter harus terkoordinasi dengan baik untuk mencapai target-target pertumbuhan, dan tentu saja in this time kita harus menjaga stabilitas makroekonomi termasuk sustabilitas dari fiskal,” terangnya.
