KNews.id – Jakarta 7 Februari 2026 – Mendagri atau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan mobilisasi nasional demi memastikan proses renovasi serta pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan, khususnya di Sumatera.
“Nah, menghadapi situasi ini, Bapak Presiden sudah melakukan mobilisasi nasional. Semua kekuatan, TNI Polri, BNPB, Badan SAR, semua kementerian diperintahkan untuk bergerak menuju daerah-daerah bencana,” kata Tito.
Menurutnya, presiden terus memberikan perhatian tidak hanya pada penanganan yang darurat saja, tetapi juga menyasar pemulihan kehidupan warga, khususnya terkait hunian. Kehadiran pemerintah pusat juga, kata dia, turut memastikan negara hadir untuk membantu para korban.
“Jadi Bapak Presiden tidak tinggal diam. Beliau juga memperhatikan untuk membantu para korban,” ucap Tito.
Dalam proses pemulihan, pemerintah menyiapkan dukungan untuk renovasi rumah warga sesuai dengan tingkat masing-masing kerusakannya. Bantuan tersebut meliputi rumah rusak ringan, sedang, maupun berat atau hilang.
“Bantuan senilai Rp 15 juta dialokasikan untuk rumah dengan kategori ringan, Rp 30 juta untuk kategori sedang, dan Rp 60 juta untuk kategori rusak berat bahkan hilang,” ucap Tito. Bagi rumah yang rusak berat bahkan tidak dapat dihuni kembali, pemerintah juga telah menyiapkan hunian tetap sebagai solusi jangka panjang.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan hunian sementara dan dana tunggu hunian bagi warga yang masih menunggu pembangunan rumah tetap atau memilih tinggal sementara di rumah keluarga maupun kontrakan.
“Maka pemerintah menyiapkan dua opsi. Opsi pertama adalah dibangunkan hunian sementara. Inilah namanya mereka diberikan anggaran uang, namanya dana tunggu hunian, DTH, Rp 600 ribu kali 3 bulan sekaligus Rp 1,8 (juta),” kata Tito.
Pemerintah Pastikan Bantuan Tepat Sasaran dan Transparan
Mendagri Tito menjelaskan, anggaran untuk renovasi dan bantuan perumahan tersebut telah disetujui dan siap untuk disalurkan melalui BNPB. “Intinya, anggaran ini sudah masuk minggu ini kepada BNPB, dan saya minta kepada Kepala BNPB untuk minggu depan tolong segera dieksekusi,” kata dia.
Tito menambahkan, dalam setiap proses validasi data ini melibatkan Badan Pusat Statistik untuk meminimalkan kesalahan data sekaligus menjamin bantuan negara diberikan tetap sasaran.
Langkah tersebut menegaskan arahan Presiden prabowo jelas jika negara harus hadir, bergerak dengan cepat, serta memastikan korban pascabencana mendapatkan kembali rumah yang layak dan aman.
Selain itu, ia menekankan pentingnya data yang akurat dari pemerindah daerah (Pemda) agar bantuan tersebut dapat disalurkan tepat sasaran. “Karena ini uang negara yang perlu dipertanggungjawabkan,” jelas Tito.
