Oleh : Sutoyo Abadi
KNews.id – Jakarta 2 Februari 2026 – Rekayasa Dewan perdamaian gagasan Donald Trump, adalah penaklukan pemerintahan Gaza yang dipimpin oleh Presiden AS Benjamin Netanyahu dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair adalah sangat berbahaya.
Pemerintah seperti menutup mata, bahwa Benjamin Netanyahu telah secara terbuka menyatakan bahwa Israel berencana untuk tetap berada di Jalur Gaza, jadi apa yang disebut rencana perdamaian pada dasarnya adalah internasionalisasi pendudukan Israel atas Gaza.
Pembukaan UUD 1945, alinea pertama, berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Sikap tegas bangsa Indonesia menolak segala bentuk kolonialisme, baik di dalam maupun luar negeri, ditabrak oleh Presiden Prabowo Subianto.
Semestinya Indonesia setidaknya mengecam Israel karena melakukan genosida, justru masuk Donald Trump’s Board of Peace yang akan memberi Israel lebih banyak wilayah dalam bentuk “zona penyangga” yang sepenuhnya mengelilingi Jalur Gaza.
Apapun alasannya Indonesia telah melanggar Pembukaan UUD 1945, alinea pertama, ahirnya terperangkap “Trump’s Board of Peace”. Tidak sadar Trump’s Board of Peace” dengan telanjang akan melegitimasi dan mensubkontrak pendudukan brutal Israel.
Apakah Indonesia sebodoh ini tidak melihat warga Palestina di Gaza akan dipaksa untuk memilih antara penindasan kolonial yang tak terbatas atau kekerasan genosida yang terus berlanjut dan tanpa henti.
Pertanyaan “mengapa enam resolusi gencatan senjata yang diamanatkan PBB harus diveto selama dua tahun terakhir sebelum inisiatif diajukan oleh presiden AS”, di abaikan.
Dari sinilah ada kecurigaan semua rencana AS membentuk pemerintahan kolonial Gaza yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair adalah sejarah jebakan maut untuk melindungi Israel yang tetap akan menganeksasi Gaza ( Palestina ), ditelan oleh Indonesia.
Dan disinilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace, termasuk opsi untuk menarik diri dari forum tersebut
MUI mengingatkan bahwa Indonesia sedang terjebak masuk skenario berbahaya terlibat dalam Board of Peace, Presiden AS Donald Trump.
(FHD/NRS)
