KNews.id – Jakarta 31 Januari 2026 – Kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pasca dilantiknya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dinilai bisa menjadi sinyal awal bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan kabinet yang lebih luas.
Peneliti Politika Research & Consulting, Nurul Fatta, menilai kekosongan posisi strategis di Kementerian Keuangan membuka ruang bagi Presiden untuk tidak sekadar menunjuk pengganti, tetapi sekaligus melakukan penataan ulang di kementerian lain.
“Yang jelas akan ada reshuffle, karena adanya kekosongan kursi Wamenkeu. Ya bisa jadi Presiden juga melakukan pergantian menteri-menteri yang lain, meskipun sekadar dipindah posisi, dari posisi sebelumnya ke posisi yang lain,” ujar Nurul kepada RMOL, Kamis, 29 Januari 2026.
Namun demikian, Nurul menekankan bahwa reshuffle kabinet umumnya bukan dilakukan secara tiba-tiba tanpa alasan. Menurutnya, kinerja menteri tetap menjadi faktor utama dalam pertimbangan Presiden untuk melakukan pergantian.
“Pergantian menteri umumnya dilakukan ketika kinerja mereka tidak lagi memuaskan Presiden. Salah satu indikator utamanya adalah lambannya realisasi program prioritas Presiden,” jelasnya. Selain itu, ia menyoroti rendahnya serapan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga negara hingga akhir 2025 sebagai cerminan lemahnya kapasitas manajerial para menteri.
Kondisi tersebut, kata Nurul, menunjukkan adanya persoalan dalam eksekusi kebijakan maupun dalam menyelaraskan program dengan arah dan preferensi Presiden. “Ini seperti yang pernah disinggung Menkeu Purbaya soal beberapa kementerian yang serapannya lambat, bahkan ada sebagian anggarannya dikembalikan,” paparnya.
Di sisi lain, Nurul berpandangan bahwa menteri yang kerap menuai kritik publik atau melakukan blunder komunikasi belum tentu menjadi prioritas untuk diganti. Menurutnya, kritik masyarakat tidak selalu menjadi faktor penentu dalam evaluasi kinerja kabinet oleh pemerintah.
“Sebaliknya, menteri yang kerap melakukan blunder komunikasi atau menuai kritik dari publik, saya tidak yakin menteri-menteri seperti itu menjadi prioritas yang layak diganti oleh Presiden. Kritik masyarakat tidak selalu dianggap penting oleh pemerintah hari ini, bahkan sering dianggap sekadar nyinyir,” tandasnya.
