KNews.id – Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp223,5 triliun atau 47,5% dari total anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp470,4 triliun.
Hal itu tertuang dalam Rincian Anggaran Pendidikan pada Lampiran VI Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
Pada salinan lampiran Perpres No.118/2025 itu, pagu anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp470,4 triliun. Anggaran itu tersebar di total 23 kementerian/lembaga.
Namun, alokasi anggaran pendidikan terbesar adalah ke Badan Gizi Nasional (BGN) yang notabenenya menyelenggarakan program MBG. Alokasi anggaran pendidikan yang diterima BGN yaitu Rp223,5 triliun.
Alokasi anggaran pendidikan ke BGN ini jauh lebih tinggi melampaui aokasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Rp56,6 triliun), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Rp61,8 triliun) maupun Kementerian Agama (Rp75,6 triliun).
Sementara itu, kementerian dan lembaga lain seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya mendapatkan Rp429 miliar.
Anggaran Program MBG
Adapun anggaran untuk program MBG 2025 dialokasikan total sebesar Rp335 triliun. Anggarannya naik hampir lima kali lipat dari yang ditetapkan pada APBN 2025 yakni Rp71 triliun.
Sampai dengan akhir tahun lalu pun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi anggaran prioritas Presiden Prabowo Subianto itu pun masih di bawah target dari sisi penyerapan anggaran maupun target penerimanya.
Penyerapan anggaran MBG sepanjang tahun lalu hanya mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu tahun lalu. Dengan demikian, masih ada sisa anggaran senilai Rp19,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono mengeklaim dari realisasi anggaran senilai Rp51,5 triliun itu, sebesar Rp43,3 triliun langsung diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.
“Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember Rp51,5 triliun,” terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Adapun berdasarkan data sampai dengan 7 Januari 2026, MBG telah diterima 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima. Program itu juga telah melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta 789.319 pekerja.
Tidak Potong Anggaran Pendidikan?
Pada Oktober 2025 lalu, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu memaparkan bahwa anggaran MBG dari pos pendidikan mencapai lebih dari 66%.
“Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun,” terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Tri menjelaskan bahwa porsi anggaran MBG terbesar dari anggaran pendidikan tidak lepas dari fakta bahwa sebagian besar target program itu adalah peserta didik atau para pelajar. “Jadi, di MBG ini karena sebagian targetnya kan anak sekolah dan sebagainya, maka dia menjadi bagian dari fungsi pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, anggaran MBG untuk ibu hamil dan balita ditujukan untuk pemenuhan kesehatan mereka. Itu menjadi bagian dari fungsi kesehatan.
Namun, Tri memastikan bukan berarti anggaran Rp223,6 triliun untuk MBG dari fungsi pendidikan berarti memotong anggaran pendidikan yang sudah ada. “Ini bukan berarti dia mengurangi anggaran pendidikan, tapi dia memang menjadi bagian dari pendidikan itu. Jadi, dia bagian dari fungsi pendidikan,” paparnya.
Adapun pada APBN 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) diperkirakan bakal menyerap anggaran Rp1,2 triliun setiap harinya untuk MBG. Syaratnya, target penerima manfaat program prioritas pemerintah itu serta fasilitas maupun infrastrukturnya harus siap pada tahun ini.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa target-target itu meliputi 82,9 juta penerima MBG serta pemenuhan hingga 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah aglomerasi, serta 6.000 SPPG di daerah terpencil.
“Tahun depan, mulai hari pertama, kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah. Bahkan mungkin penyerapannya pasti sekali, Rp1,2 triliun per hari tahun depan,” jelasnya kepada wartawan di kantor BGN, Senin (29/9/2025).
