KNews.id – Palu, 9 Januari 2026 – Koalisi Masyarakat Desa Nambo–Unsongi menyoroti adanya pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada 9 Januari 2026 yang melibatkan Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Camat Bungku Timur, Kepala Desa Nambo, Ketua BPD Nambo, Ketua BPD Unsongi, serta pihak perusahaan PT Rezky Utama Jaya.Peretemuan tersebuit terjadi setelah agenda rapat di aula kantor bupati dalam pembahasan persoalan perusahaan PT Rezky Utama Jaya.di tanggal 7 januari 2026
Pertemuan tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, khususnya warga Desa Nambo dan Unsongi, yang saat ini masih berada dalam situasi konflik dengan pihak perusahaan. Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat setelah beredarnya foto-foto pertemuan tersebut di ruang publik tanpa disertai penjelasan resmi mengenai agenda dan hasil pertemuan.
Koalisi Masyarakat Desa Nambo–Unsongi menilai bahwa keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi dan informasi liar di tengah masyarakat. Hingga saat ini, upaya klarifikasi yang dilakukan koalisi melalui komunikasi langsung dengan Camat Bungku Timur, termasuk melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadi yang bersangkutan, belum mendapatkan penjelasan yang pasti terkait tujuan dan agenda pertemuan tersebut.
“Kami hanya menginginkan adanya penjelasan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai ketidakjelasan ini justru memperkeruh suasana dan memperdalam konflik yang sedang terjadi,” ujar Zulfikar, Koordinator Lapangan (Korlap) Koalisi Masyarakat Desa Nambo–Unsongi.
Lebih lanjut, Zulfikar menegaskan bahwa jika tidak ada klarifikasi resmi dari pihak terkait, maka wajar apabila masyarakat menduga adanya indikasi ketidaknetralan aparat pemerintah di tingkat kecamatan maupun desa dalam konflik antara masyarakat dan PT Rezky Utama Jaya.
“Jika informasi resmi tidak disampaikan, jangan salahkan masyarakat apabila kemudian muncul dugaan bahwa ada pihak-pihak pemerintah yang bermain mata dengan perusahaan. Ini yang kami ingin cegah sejak awal,” tegasnya.
Koalisi Masyarakat Desa Nambo–Unsongi mendesak pemerintah daerah, khususnya Camat Bungku Timur dan pihak terkait lainnya, untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik serta menciptakan penyelesaian konflik yang adil dan transparan.
(FHD/NRS)
