KNews.id – Jakarta 7 Januari 2026 – Partai Demokrat resmi melaporkan empat akun media sosial yang menuding Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (5/1/2026) kemarin.
Pelaporan ke Polda Metro Jaya tersebut dibenarkan oleh politikus senior Demokrat, Andi Arief, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/1/2026).
Arief memperlihatkan salinan bukti laporan polisi nomor STTLP/B/97/1/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Laporan dilayangkan lewat Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, Muhajir, atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong, yang terlapornya masih dalam proses penyelidikan.
“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat 1 UU 1/2023 dan atau Pasal 263 Ayat (2) dan atau Pasal 264 KUHP,” demikian dikutip dari salinan surat laporan.
Empat akun media sosial dipolisikan Adapun keempat akun media sosial yang dilaporkan adalah kanal YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy, @Kajian Online, dan TikTok @sudirowibudhiusmp. Dalam laporan tersebut, akun @AGRI FANANI menampilkan cuplikan video yang bertuliskan anak emas SBY korupsi terbesar sepanjang Sejarah RI.
“Pada aplikasi youtube dengan nama akun @Bang bOy YTN membuat judul ‘KEBONGKAR SIASAT BUSUK SBY DIBALIK SOMASI KE KETUA YOUTUBER NUSANTARA, TERNYATA U/ TANGKIS AIB INI’,” seperti dikutip Kompas.com dari isi salinan surat laporan.
“SBY Resmi Jadi Tersangka Baru Fitnah Ijazah SBY, Langsung Pingsan Sampai Dilarikan Ke Rumah Sakit”. Sedangkan akun TikTok @sudirowibudhiusmp memuat konten terkait sepuluh bukti Demokrat terlibat dalam polemik dugaan ijazah palsu Jokowi.
“Atas kejadian tersebut korban telah dirugikan, selanjutnya pelapor datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” demikian penutup surat laporan tersebut.
Tuduhan fitnah dan tidak berdasar Secara terpisah, Ketua DPP Demokrat Ahmad Khoirul Umam menegaskan bahwa tuduhan keterlibatan SBY dalam polemik ijazah palsu Jokowi adalah fitnah dan tidak berdasar.
“Pak SBY sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu tersebut. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi berjalan baik. Pak SBY sendiri saat ini tidak aktif dalam politik praktis, beliau fokus pada aktivitas sosial, seni dan olahraga,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).
Oleh karena itu, langkah hukum yang dimulai lewat somasi hingga pelaporan ini adalah langkah yang tepat, proporsional, dan diperlukan dalam menjaga etika politik serta kesehatan demokrasi.
“Disinformasi semacam ini bukan sekadar menyerang reputasi personal, tetapi juga merusak ruang publik dan kualitas demokrasi,” katanya. Umam menambahkan bahwa langkah tempuh ini juga memiliki nilai pendidikan politik untuk menjaga iklim demokrasi tetap sehat.
“Ini menegaskan batas etis antara kebebasan berekspresi dan penyebaran kebohongan. Demokrasi yang sehat menuntut akuntabilitas, verifikasi, dan tanggung jawab atas setiap pernyataan,” pungkasnya.
