Oleh : Sutoyo Abadi
KNews.id – Jakarta 4 Januari 2026 – Pintu gerbang Kemerdekaan digembok di giring kembali ke alam penjajahan. Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di cabut kembali ke alam kapitalis. Keadilan dan kebenaran berubah menjadi kebohongan dan tipuan. Cita – cita kesejahteraan dan kebahagiaan hanya slogan realitas penderitaan. Kedaulatan negara di lelang dan di transaksikan.
Kekuasaan bukan pelindung rakyat tetapi pelindung oligarki. Penindas rakyat di manipulasi dengan pidato kosong tentang pengabdian. Pejabat bukan pelayan tetapi algojo penghisap rakyat berdalih sebagai abdi negara. Hukum bukan tempat pencari keadilan tetapi penjual pasal di ruang sidang semua di transaksikan dengan uang. Keadilan diperdagangkan dengan negosiasi untuk cari penghasilan.
Pungli dan pemerasan bukan kejahatan dan penyimpangan ia adalah prosedur dan sistem. Korupsi bukan aib tetapi sarat untuk masuk ke lingkaran kekuasaan. Kebodohan dipelihara agar tetap jinak dan mudah di ekploitasi. Rakyat Indonesia di pungut pajak sejak lahir sampai mati.
Rakyat diperas tanpa perlawanan tersisa hanya bisa kelelahan kolektif semua kejahatan, pemerasan, korupsi, pungutan liar, pajak, penindasan, kekejaman sempurna dilegitimasi.
Rakyat hanya bisa merintih tanpa perlawanan. Rakyat hanya bisa membuat pernyataan sikap tanpa pergerakan. Rakyat hanya bisa membuat statement tanpa tindakan. Rakyat hanya bisa berdoa tanpa ikhtiar keluar dari penderitaan.
Inilah rakyat Indonesia dalam penderitaan tanpa akhir, Tersembunyi silent dragon terkoneksi dengan kekuasaan :
- Silent Dragon tidak butuh
muncul di TV, cuap – cuap di media sosial, panggung politik atau sorotan kamera. - Silent Dragon yang mengatur irama dari balik layar.
- Silent Dragon yang mengendalikan dan mengelola negara
- Silent Dragon yang menentukan kebijakan dan mendistribusikan ke penyelenggara pemerintahan.
- Silent Dragon yang menentukan hidup dan matinya kalian semua, dalam kendali, kelola, pengawasan dan nasibnya
Silent Dragon ini seperti pembu darah dingin (Cold-Blooded Killer ), ada kesalahan atau kekeliruan apa pada pemimpin bangsa ini.
(FHD/NRS)
