KNews.id – Jakarta 3 Januari 2026 – Anggota Komisi V DPR, Danang Wicaksana Sulistya meminta Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melakukan normalisasi sungai skala besar pascabencana Sumatra.
Menurut Politikus Gerindra ini, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang Kamis 1 Januari 2026.
“Langkah tersebut penting sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” kata Danang dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).
Dia mengklaim, banyak laporan yang masuk menunjukkan bahwa kondisi sungai pascabencana mengalami perubahan signifikan. Bahkan informasi diterima, banyak aliran sungai telah berpindah arah, berubah posisi, bahkan melebar.
“Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan serius dan terencana,” kata Danang.
Danang berharap, proses normalisasi sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, termasuk dimulai dari bagian muara atau dari arah laut, guna mempercepat pemulihan fungsi sungai. Bahkan, jika diperlukan, pemerintah dapat membuka jalur sungai baru berdasarkan kajian yang matang.
“Normalisasi harus didasarkan pada kajian teknis, ekologis, dan hidrologis. Semua harus dihitung, mulai dari debit air, kebutuhan tampungan, hingga luas sungai yang ideal agar mampu menjadi bagian dari sistem ketahanan terhadap bencana di masa mendatang,” kata dia.
Perlu Kerja Bersama
Danang memastikan, Komisi V DPR sangat mendukung langkah normalisasi sungai sebagai upaya strategis untuk meminimalkan risiko bencana serupa terulang kembali. Harapannya, penataan sungai yang baik akan berperan penting dalam pengendalian banjir dan mitigasi bencana.
Danang pun mendorong keterlibatan Kementerian Perhubungan, mengingat normalisasi sungai berpotensi bersinggungan dengan alur pelayaran menuju laut. Dengan sinergi lintas kementerian, Danang berharap upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Kami mendorong mitra kami di Komisi V, yaitu Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, karena ini juga berkaitan dengan akses ke laut. Tidak menutup kemungkinan ada jalur sungai yang bisa difungsikan sekaligus sebagai alur pelayaran,” dia meandasi.
