KNews.id – Jakarta, 29 Desember 2025 – Kuasa hukum mantan Presiden Joko Widodo, Rivai Kusumanegara, memandang polemik ijazah Jokowi telah bergeser jauh dari soal akademik. Menurutnya, isu tersebut kini lebih menyerupai pola serangan berulang yang berpotensi mengganggu nalar publik dan merusak ruang diskusi yang sehat.
Rivai menegaskan, dokumen pendidikan yang dipersoalkan itu diterbitkan lebih dari empat dekade lalu. Dalam rentang waktu sepanjang itu, perubahan fisik pada dokumen—seperti warna kertas yang memudar atau kondisi yang tidak lagi prima—merupakan hal wajar dan tidak serta-merta menandakan pemalsuan.
“Kalau sudah lulus lebih dari 40 tahun, wajar secara fisik ijazah mengalami perubahan. saya sudah lihat dari dua tahun lalu, ijazah Jokowi sudah kumel, dibagian sebelah kiri ada rayapnya,” kata Rivai menjawab pertanyaan Hotman Paris di Hotroom, MetroTV, Selasa, 23 Desember 2025.
Ia menambahkan, keaslian ijazah Jokowi bukan sekali diuji. Menurut Rivai, proses verifikasi telah dilakukan lebih dari satu kali oleh otoritas berwenang. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan hukum bagi Jokowi untuk terus menyeret dokumen pribadinya ke hadapan publik setiap kali tudingan serupa kembali muncul.
“Kalau sudah diuji dua kali, untuk apa terus dipertontonkan?” katanya.
Rivai juga menanggapi pertanyaan mengapa Jokowi tidak sejak awal memilih membuka ijazah tersebut secara terbuka. Baginya, tuntutan semacam itu justru mencerminkan logika terbalik dalam negara hukum.
“Kalau setiap orang dituduh lalu harus sibuk membuktikan diri di ruang publik, itu bukan cara berpikir yang benar,” ujarnya.
Ia mengibaratkan situasi ini seperti korban kejahatan yang justru diminta membuktikan hak miliknya oleh pelaku. Analogi itu, menurut Rivai, menunjukkan betapa absurdnya tuntutan agar Jokowi terus-menerus membela diri atas tudingan yang sama.
Lebih jauh, Rivai melihat perkara ini bukan lagi soal ijazah semata. Ia menilai ada upaya membangun narasi yang berpotensi menarik kepercayaan publik mundur ke belakang, sekaligus mengaburkan otoritas lembaga yang seharusnya berwenang menguji keabsahan dokumen.
Ia juga menyayangkan framing sebagian pihak yang seolah menempatkan publik sebagai penguji bebas atas dokumen pribadi seseorang, tanpa prosedur hukum yang jelas. Bagi Rivai, pendekatan semacam itu justru berbahaya bagi prinsip negara hukum.
“Ini bukan soal satu lembar ijazah,” kata Rivai. “Ini soal cara kita menjaga akal sehat dan kepercayaan terhadap sistem.”
