Oleh : Sutoyo Abadi
KNews.id – Jakarta 21 Desember 2025 – Kapten Ibrahim Traoré, penguasa militer Burkina Faso yang berusia 37 tahun membangun citra alami sebagai pemimpin pan-Afrika bertekad membebaskan bangsanya dari cengkeraman neo-kolonialisme – imperialisme Barat.
Kapten Ibrahim Taore sebagai pemimpin muda yang percaya diri memiliki bakat sebagai orator ulung beretorika politik diatas podium. Tetapi Dia paham dan sadar hanya beretori politik tidak akan bisa meyakinkan rakyatnya dan mengatasi keadaan.
Ia ambil keputusan riil dengan cepat dan berani menghentikan kerja sama militer dengan Prancis, mengusir pasukan mereka dari wilayah Burkina Faso pada tahun 2023
Langkah ini diikuti dengan mencabut berbagai kerja sama ekonomi yang dianggap merugikan, termasuk penambangan emas yang selama ini dikuasai oleh perusahaan asing.
Tanpa pidato pidato, langsung mengirimkan pesan kuat ke seluruh rakyatnya, menanamkan meyakini keihklasan, ketulusan dan keberanian Taore, tanpa komando dan diminta rakyat spontan membersamai bahkan siap sebagai tameng membentengi Ibrahim Taore dari segala bahaya ancaman dari kaum imperialis yang 19 akan membunuhnya.
Masyarakat Indonesia, yang saat ini dalam tekanan dan penderitaan dari genggaman kapitalis oligarki hitam Presiden yang mestinya melindungi rakyatnya, masih terbuai terbenam pidato pidato layaknya seperti sedang latihan pidato kampanye.
Kondisi ekonomi negara porak poranda, korupsi merajalela serta konflik sosial dimana mana bahkan ada kekuatan yang sedang membangun negara dalam negara.
Rakyatnya jangankan menjadi tameng kekuasaannya Prabowo Subianto, yang muncul justru kecaman, cacian, hujatan bahkan sayup – sayup mulai terdengar meminta segera mundur dari kekuasaannya
Beberapa daerah / wilayah yang sumber daya alam menjadi jarahan dan hutannya dirusak para bandit kapitalis, mulai bangkit keinginan lepas dari Indonesia.
Presiden banyak berpidato kosong, mengumbar janji berbau pencitraan. Tidak berani menghentikan apalagi seperti Kapten Ibrahim Taore belum satu tahun tanpa pidato, ambil alih bahkan mengusir pengusaha asing yang menguasai sumber daya alam dan membahayakan kedaulatan negaranya.
(FHD/NRS)
