KNews.id – Gaza, Perjanjian gencatan senjata di Gaza seharusnya memasuki tahap kedua dalam waktu dekat. Meski begitu, rincian mandat Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang merupakan bagian dari fase dua itu tak kunjung disepakati.
Negara-negara yang mulanya bakal menyumbang pasukan seperti Azerbaijan dan Pakistan telah menyatakan tak akan ikut serta bila tujuan ISF adalah melucuti Hamas. Meski belum memberikan pernyataan resmi, Indonesia agaknya berada pada posisi yang sama.
“Kita juga tidak mau jika harus berperang melawan Hamas,” kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI kepada Republika pekan lalu. Saat ini, diplomat-diplomat negara-negara Muslim tengah terus menggodok bentuk akhir dari pasukan yang keberadaannya sudah diloloskan Dewan Keamanan PBB tersebut.
Sementara Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan menyatakan ISF di Gaza harus memprioritaskan pemisahan pasukan Israel dan warga Palestina ketimbang pelucutan senjata kelompok perlawananPalestina.
Dia juga mendaku bahwa Indonesia dan Azerbaijan, dua negara yang telah menawarkan untuk menyumbangkan pasukan, akan lebih memilih Turki untuk menjadi anggota ISF. Hal itu sejauh ini ditolak Israel.
Sejauh ini, menurutnya, pembicaraan mengenai komposisi pasukan, bersama dengan keanggotaan dewan perdamaian yang direncanakan dan komite teknokratis Palestina yang beranggotakan 15 orang untuk menjalankan layanan di Gaza, mandek karena pembicaraan rinci mengenai mandat ISF terjadi di balik layar.
“Pelucutan senjata tidak bisa menjadi tahap pertama dalam proses ini,” kata Fidan, berbicara di Doha akhir pekan lalu dilansir the Guardian. “Kami perlu melanjutkan dalam urutan yang benar dan tetap realistis.” Dia menambahkan bahwa tujuan pertama ISF “seharusnya memisahkan warga Palestina dari Israel”.
Fidan berkata, tahap pertama dari fase kedua ini seharusnya, mewujudkan komite ahli teknis Palestina mengambil alih administrasi Gaza. Selanjutnya pembentukan pasukan polisi, yang terdiri dari warga Palestina, bukan Hamas, untuk mengamankan kembali Gaza.”
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mendukung usulan prioritas ISF ini, dan menyerukan agar pasukan dikerahkan di sepanjang “garis kuning” yang membentang dari utara ke selatan di Gaza. Batas itu juga membagi Pasukan Pertahanan Israel di timur dari wilayah yang sebagian besar dikuasai Hamas di barat.
“Kita perlu mengerahkan pasukan ini sesegera mungkin di lapangan karena satu pihak, Israel, setiap hari melanggar gencatan senjata, namun mengklaim pihak lain bertanggung jawab sehingga kita memerlukan monitor di sepanjang sisi kuning untuk memverifikasi dan memantau,” kata Abdelatty. Mandat ISF “harus berupa pemantauan perdamaian, bukan penegakan perdamaian”, tambahnya.
Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mengatakan rencana yang diajukan Presiden AS, Donald Trump, tidak jelas urutan tugas ISF. “Pihak-pihak yang berbeda dapat mengatakan ‘Saya akan melakukan bagian saya tetapi hanya jika dia telah melakukan bagiannya’, jadi kita perlu membentuk dewan perdamaian dan ISF bulan ini karena hal ini sangat mendesak.”
Dia menambahkan, kondisi di Gaza sekarang berada dalam gencatan senjata yang sangat rapuh. ‘Kita bisa maju atau mundur. Saya rasa kita tidak bisa bertahan berminggu-minggu lagi dalam situasi ini. Alternatifnya adalah kembali ke perang dan jatuh ke dalam anarki total, atau kita terus maju.”
Eide mengatakan mandat ISF tidak jelas, dan para pemimpin negara-negara Muslim yang siap menyediakan pasukan dalam jumlah besar masih mencari klarifikasi tentang aturan keterlibatan. “Apakah mereka benar-benar akan mencoba masuk ke dalam terowongan dan melawan Hamas, atau apakah mereka akan bekerja dengan Otoritas Palestina sementara di mana Hamas akan secara sukarela menyerahkan senjata mereka dan melakukan demobilisasi, yang mereka katakan akan mereka lakukan ketika institusi tersebut sudah ada?” tanyanya.
Ia memperkirakan tidak akan ada konsensus di balik mandat ISF untuk melucuti senjata Hamas secara fisik yang bertentangan dengan keinginannya. Israel mengatakan pihaknya tidak akan menarik diri dari Gaza sampai pelucutan senjata dilakukan.
Majed Mohammed al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, mengatakan masalahnya adalah apakah perlucutan senjata harus dimulai sebelum pendudukan Israel berakhir. “Anda dapat melucuti sebuah kelompok sekarang dan membangunkan 10 kelompok dua bulan kemudian jika orang-orang yang angkat senjata menghadapi krisis keamanan yang sama,” katanya. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik, tambahnya.
Dia mengatakan Qatar tidak siap lagi untuk mengambil tanggung jawab penuh atas rekonstruksi Gaza. Menurutnya, jika rekonstruksi tersebut merupakan tanggung jawab seluruh komunitas internasional, maka Israel mungkin enggan “membomnya habis-habisan”.
Menteri Luar Negeri Saudi, Dr Manal binti Hassan Radwan, memperingatkan agar tidak teralihkan oleh rincian atau definisi ulang dari apa yang telah disepakati. Dia mengatakan pada akhirnya tidak akan ada keamanan bagi siapapun tanpa negara Palestina.
Negara-negara Teluk dan Turki telah mengusulkan dalam rancangan resolusi PBB bahwa Hamas harus diminta untuk menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina dan bukan kepada ISF. Menurutnya, penyerahan senjata kepada sesama warga Palestina tidak akan terlihat seperti Hamas telah menyerah, namun memiliki dampak praktis yang sama. Amandemen tersebut tidak diterima oleh AS.
Kepala perunding Hamas dan ketuanya di Gaza, Khalil al-Hayya, mengatakan pihaknya akan menyerahkan senjatanya kepada “otoritas negara”, yang kemudian menjelaskan bahwa hal itu berarti negara Palestina yang berdaulat dan merdeka. “Kami menerima pengerahan pasukan PBB sebagai pasukan pemisah, yang bertugas memantau perbatasan dan memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata di Gaza,” kata Hayya.
Ia menegaskan penolakan kelompoknya terhadap pengerahan pasukan internasional yang misinya adalah melucuti senjata mereka.
