KNews.id – Jakarta – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, menegaskan bahwa alih fungsi lahan sawah harus dihentikan, sebab jika pertanian bermasalah akan berdampak pada naiknya harga pangan.
Sudaryono menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah, Alih Fungsi Lahan, Lahan Baku Sawah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (18/11/25).
“Mulai sekarang, alih fungsi lahan sawah harus dihentikan,” jelasnya, seperti tertulis dalam keterangan Kementerian Pertanian, Rabu (19/11/2025).
“Jika tidak, kita sendiri yang akan menanggung risikonya. Jika pertanian bermasalah harga pangan akan naik, kebutuhan impor meningkat, petani kehilangan lahan, dan fondasi produksi pangan nasional melemah,” imbuhnya.
Saat ini, kata Sudaryono, pemerintah tengah menyusun langkah konkret untuk memperkuat perlindungan lahan, termasuk percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), perkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan regulasi agar lahan pertanian tidak mudah dialihkan untuk kepentingan non-pertanian.
“Ini bukan hanya soal aturan, ini soal komitmen bersama. Kita harus menempatkan lahan pertanian sebagai aset strategis negara,”jelasnya. Ia menegaskan, jika saat ini kita gagal mempertahankan lahan pertanian, kelak generasi mendatang yang akan menanggung akibatnya.
“Pertanian adalah sektor penyelamat. Di masa sulit apa pun, pertanian yang berdiri paling kuat. Kalau hari ini kita gagal mempertahankan lahan, besok anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya,” katanya.
Ia mengajak semua pihak ntuk mengutamakan kepentingan bangsa, dan menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lahan produksi pangan.
“Silakan membangun, tapi jangan sentuh lahan pertanian produktif. Mari kita jadikan perlindungan lahan sebagai gerakan nasional, bukan sekadar wacana,” tuturnya.’
