KNews.id – Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mengoordinasikan hingga memantau penyerapan anggaran sampai akhir tahun.
Langkah itu mendapat sorotan karena justru tidak dimandatkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang memiliki kewenangan untuk mengelola fiskal.
Adapun, instruksi untuk mengoordinasikan sekaligus memeriksa anggaran pemerintah pusat maupun transfer ke daerah (TKD) disampaikan Prabowo langsung ke Mensesneg Prasetyo saat rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap salah satu materi pembahasan rapat itu yakni mengenai penyerapan anggaran, yang merupakan uang rakyat. Teddy bahkan menyebut Prabowo sampai menunda keberangkatannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut.
Yang hadir dalam rapat itu antara lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
“Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” terangnya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (12/11/2025).
Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.
“Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. Adapun Purbaya sejak Senin (10/11/2025) diketahui melakukan kunjungan ke luar Jakarta.
Purbaya mengunjungi Universitas Airlangga, Surabaya pada hari itu. Kemudian, pada hari pelaksanaan rapat khusus dengan Presiden di Halim, Bendahara Negara melakukan sidak ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak serta Kantor Balai Laboraturium Bea Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya.
Apa Alasan Penunjukan Mensesneg?
Sejatinya, Peraturan Presiden (Perpres) No.140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara mengamanatkan kepada empat kementerian/lembaga untuk secara bersama-sama melaksanakan atau memastikan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran dan tata kelola pemerintahan, atau disebut Strategic Diamond.
Dikutip dari Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Renstra Kemenkeu) 2025-2029, konsep tersebut merupakan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan dengan tujuan utama untuk mencari pola yang ideal dan cara yang paling singkat untuk mencapai visi-misi Presiden, atau dikenal Asta Cita.
Empat K/L dimaksud adalah Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN RB dan Kementerian Sekretariat Negara, yang pada pemerintahan Prabowo Subianto kini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemenkeu berperan sentral dalam strategi diamond terkait dengan penyusunan APBN.
Fiskal sebagai tools untuk mencapai visi-misi Presiden disebut selama ini masih menghadapi tantangan yakni program-program K/L yang masih belum terkait dengan visi-misi Kepala Negara, maupun adanya tantangan inefisiensi alokasi anggaran.
“Kondisi dan dinamika tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat peran Kemenkeu sebagai bagian dari institusi kunci strategic diamond dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja,” dikutip dari Renstra Kemenkeu 2025-2029, yang tertuang pada PMK No.70/2025.
Kendati masih masuk ke dalam strategic diamond, Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penunjukkan Mensesneg untuk mengurus belanja pemerintah pusat maupun daerah kurang tepat. Dia menilai harusnya koordinasi dilakukan oleh Menkeu Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Namun, Bhima menduga belakangan kepercayaan Prabowo berkurang kepada Menkeu yang ditunjuk olehnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati itu. Hal itu tidak hanya terlihat dari peranan koordinator belanja pemerintah yang tidak diinstruksikan kepada Purbaya.
“Contohnya adalah polemik APBN dalam utang Whoosh, di mana Purbaya sebelumnya menolak, tetapi Prabowo justru berkomitmen membantu keuangan Whoosh. Soal serapan anggaran yang diserahkan ke Mensesneg juga menjadi pertanyaan, kenapa bukan Purbaya?,” ujar Bhima, Selasa (11/11/2025).
Di sisi lain, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, instruksi Prabowo ke Prasetyo untuk mengoordinasikan percepatan belanja pemerintah jelang akhir tahun mencerminkan upaya memperkuat fungsi eksekutif dalam memastikan efektivitas belanja publik.
Rizal melihat langkah Prabowo itu tidak serta-merta menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Purbaya, tetapi menandakan pendekatan manajerial Presiden yang menekankan kendali langsung dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah.
Dalam konteks historis, lanjutnya, serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun menunjukkan kelemahan koordinasi antarlembaga dan perencanaan proyek. Oleh sebab itu, intervensi politik di level Presiden menjadi logis untuk mendorong pelaksanaan program yang stagnan.
Kendati demikian, penugasan Mensesneg dinilai berisiko tumpang tindih dengan kewenangan Kemenkeu dan Bappenas. Risiko itu utamanya bisa terjadi apabila tidak disertai pembagian fungsi yang tegas antara koordinasi birokratis dan otoritas fiskal.
“Keputusan ini menunjukkan pola kepemimpinan Prabowo yang berorientasi pada hasil dan kontrol sentral. Dengan menugaskan Mensesneg, Presiden memperluas lingkup koordinasi ke ranah administratif-implementatif untuk mengurangi bottleneck birokrasi yang kerap menghambat belanja pemerintah,” terang Rizal.
Sorotan Kepada Purbaya?
Purbaya yang baru dua bulan menjabat Menkeu sebelumnya kerap mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan belanjanya. Dia bahkan tidak segan-segan menyinggung kementerian/lembaga lain yang tidak membelanjakan anggarannya secara optimal, tidak terkecuali Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana utama program Makan Bergizi Gratis.
Kritik yang disampaikan Purbaya itu bahkan sempat menjadi sorotan DPR. Ketua Komisi XI DPR Misbakhun bahkan sempat menyampaikan kritik terbuka kepada Purbaya, yang dinilai terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. “Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.
Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, sebagaimana dikutip Parlementaria, beberapa waktu lalu. Gaya ‘koboi’ Purbaya itu juga kerap dibalas langsung oleh kepala daerah, yang membantah belanja pemerintah daerahnya lambat atau tidak optimal.
Misalnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tidak terima Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan simpanan kas di perbankan terbesar sampai dengan akhir kuartal III/2025. Simpanan kas pemerintah daerah (pemda) maupun pemerintah pusat memang menjadi sorotan Purbaya belakangan.
Dia menilai besarnya simpanan kas pemerintah pusat maupun daerah menjadi indikator anggaran tidak terserap dengan optimal hingga menjelang akhir tahun. Hal itu yang menjadi salah satu alasan mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut memindahkan kas pemerintah pusat Rp200 triliun ke himbara September 2025 lalu.
Berdasarkan data yang dipaparkan olehnya di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025), total kas pemerintah pusat di BI maupun bank komersial mencapai Rp849,6 triliun. Nilai itu belum dikurangi dengan Rp200 triliun yang dipindahkannya ke lima himbara untuk menggenjot kredit ke sektor riil.
Sementara itu, berdasarkan data BI yang disampaikan olehnya di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025) lalu, total dana pemda di perbankan mencapai Rp234 triliun sampai dengan akhir September 2025. Menurut Purbaya, hal itu yang menjadi fokusnya ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.
“Cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, cuma cara belanjanya belum optimal. Itu akan kami perbaiki sebelum kami gerakkan kebijakan-kebijakan yang lain,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Sudah meminta konfirmasi kepada Kepala Biro KLI Kemenkeu Deni Surjantoro, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo mengenai instruksi Presiden dimaksud. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini dimuat.
