KNews.id – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terlihat mendatangi kantor BPI Danantara, pada Rabu (1/10/2025).
Dalam agenda tersebut, dijadwalkan keduanya akan mematangkan paket kebijakan dan stimulus ekonomi yang akan dikucurkan pemerintah.
Paket stimulus yang dimaksud adalah bantuan sosial (bansos) seperti program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Subsisi Upah (BSU), hingga program yang berkaitan dengan Hari Belanja Nasional (Harbolnas).
Selain Airlangga dan Purbaya, sejumlah menteri terkait juga turut menghadiri pertemuan tersebut. Mulai dari Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono hingga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Sebelumnya, Airlangga telah mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui untuk meluncurkan delapan program akselerasi pada tahun 2025.
Airlangga mengatakan bahwa program tersebut menelan anggaran sebesar Rp 16,23 triliun.
Airlangga memerinci, delapan program yang akan dikucurkan pemerintah di tahun 2025 ini. Pertama, program magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan batas maksimal satu tahun setelah kelulusan (fresh graduate satu tahun).
Para peserta, baik lulusan S1 maupun D3, akan ditempatkan di industri yang relevan dan mendapatkan uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan.
Pemerintah menargetkan 20.000 peserta dengan anggaran Rp 198 miliar.
Kedua, insentif perpajakan berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang sebelumnya hanya berlaku untuk sektor padat karya kini diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Program ini ditargetkan menyasar 552.000 pekerja dengan nilai anggaran Rp 120 miliar.
Ketiga, pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan untuk periode Oktober–November 2025 dengan dana Rp 7 triliun, yang nantinya akan dievaluasi kembali untuk bulan Desember.
Keempat, bentuk dukungan lain adalah subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50% iuran JKK dan JKM dengan dana Rp 36 miliar.
Manfaat perlindungan mencakup santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat tetap 56 kali upah, beasiswa hingga Rp 174 juta untuk dua anak dengan total manfaat Rp 42 juta.
Kelima, program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan relaksasi bunga KPR/KPA untuk 1.050 unit rumah dengan anggaran Rp 150 miliar.
“Itu bisa untuk menyicil rumah, bisa untuk down payment, dan juga untuk pada developer yang tadinya BI Rate plus 6, diturunkan juga menjadi 4%,” katanya.
Keenam, program padat karya tunai (cash for work) Kemenhub dan KemenPU dengan target penerima manfaat sebanyak 609.465 orang selama September-Desember 2025. Untuk program ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,3 triliun.
Ketujuh, program percepatan deregulasi PP 28 (Integrasi Sistem K/L dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke OSS.
Dan terakhir, program perkotaan Pilot Project DKI Jakarta berupa peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat kerja gig economy dengan dana dari Pemda DKI dan Kemenparekraf dengan anggaran Rp 2,7 triliun.
