KNews.id – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan uang negara hingga Rp 200 triliun di perbankan. Dari total tersebut, Rp 55 triliun disalurkan ke Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI), Rp 25 triliun ke Bank Tabungan Negara (BTN), serta Rp 10 triliun ke Bank Syariah Indonesia (BSI).
Langkah ini diyakini dapat meningkatkan basis pajak di Indonesia. Menurut Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi, dana pemerintah di perbankan dapat menjadi pemicu cepat bagi kredit kerja yang langsung menyentuh aktivitas ekonomi riil.
Likuiditas yang lebih longgar menurunkan biaya dana dan mendorong bank mempercepat penyaluran kredit modal kerja ke sektor ritel, logistik, manufaktur, dan proyek yang siap dieksekusi.
“Saat kredit mengalir ke persediaan, distribusi, dan produksi maka akan ada kenaikan transaksi dan basis pajak melebar,” kata Syafruddin, Senin (29/9).
Syafruddin menjelaskan, perluasan basis pajak ini bersumber dari pajak pertambahan nilai (PPN). Begitu juga dari pajak penghasilan atau PPh 21 dari tambahan jam kerja atau rekrutmen. Selain itu juga berasal dari PPh 23 dari jasa dan PPN impor dan bea masuk untuk kebutuhan bahan baku.
Dampaknya akan Terasa Kapan?
Syafruddin mengatakan dampak dari kebijakan pemerintah menempatkan dana di perbankan berpotensi terasa sebelum akhir tahun buku 2025, terutama jika penempatan dilakukan di awal kuartal IV dan menarget proyek dengan siklus kas pendek.
Dalam simulasi konservatif, penempatan Rp 200 triliun diperkirakan memantik tambahan kredit efektif Rp 100 triliun pada periode Oktober–Desember 2025. Sekitar 70% terserap sebagai modal kerja, dengan perputaran 1,5 kali per kuartal, sehingga nilai penjualan tambahan mencapai sekitar Rp 105 triliun.
“Dengan asumsi efektivitas PPN neto 1% dari penjualan setelah kredit pajak, kontribusi PPN neto bisa mendekati Rp 1 triliun,” ujar Syafruddin.
Jika ditambah PPh potong pungut dari jasa dan tenaga kerja serta PPN impor untuk bahan baku, total dorongan penerimaan berpotensi mencapai Rp 1,3–2 triliun pada kuartal IV 2025.
“Ini bergantung pada kecepatan realisasi dan komposisi sektor. Ini bukan janji angka, melainkan ilustrasi bahwa desain kebijakan yang tepat dapat mengubah likuiditas menjadi setoran pajak dalam hitungan minggu, bukan tahun,” jelasnya.
Syafruddin menambahkan, manusia sebagai makhluk ekonomi (homo economicus) selalu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional, sehingga rasionalitas menjadi andalan utama dalam menentukan kebijakan yang efektif.
Berdampak ke Investasi hingga Kenaikan Pajak
Pengamat perpajakan, Prianto Budi Saptono, menekankan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk ekonomi (homo economicus), yang selalu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional.
“Rasionalitas menjadi andalan utama dalam menentukan suatu kebijakan,” ujar Prianto.
Ketika perbankan menurunkan tingkat suku bunga sebagai imbas dari penempatan dana Rp 200 triliun dari pemerintah, diharapkan ekonomi sektor riil tumbuh. Jika dikaitkan dengan rumus PDB = C + I + G + (X – M), dampak penempatan dana pemerintah ini dapat terlihat dari beberapa sisi:
- Investasi (I) berpotensi meningkat, mendorong kenaikan penerimaan PPN.
- Konsumsi (C) diperkirakan ikut terdorong, sehingga PPN dan PPh badan berpeluang naik.
- Ekspor (X) diharapkan bertumbuh, yang tidak hanya meningkatkan PPh badan tetapi juga PPh 21 seiring dengan penciptaan lapangan kerja baru.
- Impor (M) kemungkinan naik akibat bertambahnya investasi, sehingga PPN impor juga berkontribusi pada penerimaan negara.
Berdasarkan logika tersebut, Prianto mengatakan bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan plat merah diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak.
“Untuk konsumsi dan belanja modal, kenaikan PPN dapat terjadi tahun ini, seiring dengan meningkatnya konsumsi dan belanja modal investasi,” ujar Prianto.
