Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
KNews.id – Jakarta, Media di era Jokowi banyak “diperkosa”. Seharus nya pada kurun waktu kapan pun media mesti menjadi bonanza.
“Bonanza media” harus dibutuhkan sepanjang zaman dari sisi sosial ekonomi politik dan hukum serta adab dan budaya, sebagai bahan monitoring penguasa sampai mana tingkat keberhasilananya sehingga bisa dijadikan evaluasi dini dan fungsi sosial kontrol dari kedua belah pihak rakyat dan penguasa.
Fungsi media vital dibutuhkan dimana pun negara sepanjang bangsa dan penguasanya tetap berteoritis “akan menjujung tinggi kebenaran dan kejujuran dan kepastian dan keadilan dengan pola objektivitas serta legalitas”, maka media sulit bahkan tak dapat dilepaskan atau melepaskan diri kebutuhan eksistensi dari pada jenis media, baik media tulis maupun media kaca bahkan iklan, yang kini sudah memasuki kurun waktu serba elektronik (baik yang konvensional maupun mainstream), sepanjang budaya bangsa tersebut masih menghormati nilai nilai adab dan moralitas (kebenaran dan kejujuran) serta norma norma hukum, terlebih kehidupan di negara negara modern yang ‘katanya’ menjunjung tinggi demokrasi berdasarkan keadilan sosial, tentu mutualis membutuhkan media sebagai alat kontrol suara dan jeritan rakyatnya yang sumbang (false) maupun yang puas.
Sehingga nomenklatur ‘bonanza’ tidak dipotong potong sekehendak hati penguasa saja, hanya bersisa sepenggal makna “keuntungan” penguasa yang mengarah ke turnamen bergilir memperebutkan kursi kekuasaan saja. Bonanza media di tanah air harus kompleks dengan nomina sebagai sumber keuntungan sumber kebahagiaan dan sumber kemakmuran demi upaya menggapai cita cita keadilan dan kesejahtaraan sosial yang merata dari sisi pandang Pancasila.
Di era Jokowi sampai saat ini residu penyunatan fungsi media praktiknya sepertinya masih aktif berjalan. Sehingga banyak media yang dkebiri, andai diperkosa dengan amplop coklat namun tetap meronta dan terus mencoba melawan, alhasil karena pemahaman bonanza media disunat, maka tinggallah media ‘setengah diperkosa’ dan dilepaskan sekedar menyisakan irisan jenis ‘abon’ aroma demokrasi, mirip media kaca Inews TV, yang tetap menjadikan komoditi perjuangan para aktivis sekedar bonanza dalam arti sempit, yakni keuntungan, tidak peduli nasib aktivis bakal berakhir di ‘jeruji besi kek’ atau ternyata berakibat hukum bebas atau ‘terbebaskan’ karena aktivitas substansial adalah korektif kepada ketidakadilan penguasa, atau representatif pergerakan melulu memperjuangkan faktor dari nilai nilai kebenaran yang sesungguhnya dan rasa keadilan.
Selebihnya media berita online yang ketakutan dan diisi jurnalis CNN. Sambil menunggu entah apa yang di tunggu walau istri butuh uang dapur, anak butuh makan sekolahan dan ojol atau angkot, YANG PENTING SETIAP HARI BISA LOLOS MAKAN SIANG !
Insan pers-jurnalistik lupa ditangan mereka ada pilar yang bisa menjadikan kekuatan kontrol sosial dalam perspektif delegatif selain sebagai bagian masyarakat bangsa ini, serta profesi wartawan (juranilistik – pers) tak mengenal kriminilisasi, bebas walau tak sama dengan layang layang putus, JIWA UMAT PERS TETAP KODRATI, HARUS PEDULI, TIDAK BOLEH APATIS DENGAN MENYEBELAH KEPADA RASA KEADILAN.
Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Advokat, Anggota Dewan Penasihat DPP. KAI. (Eks Sekretaris Dewan Kehormatan DPP. KAI).
Jurnalis, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP KWRI – Ketua LPBH. DPP KWRI.
(FHD/NRS)
