Oleh : Sutoyo Abadi
KNews id – Jakarta, Pajak, sejak lama banyak menjadi pemicu revolusi besar dan pemberontakan. Apalagi ketika pungutan pajak dirasakan tidak adil, memberatkan, dan pajak yang dipungut digunakan tanpa akuntabilitas.
Revolusi Amerika (1775-1783) terjadi karena pajak. Revolusi yang memiliki slogan terkenal No Taxation Without Representation (Tidak Ada Pajak Tanpa Perwakilan) menjadi inti dari perlawanan para kolonis Amerika terhadap penjajah Inggris.
Pajak dipaksakan oleh Parlemen Inggris tanpa melibatkan perwakilan koloni dianggap sebagai bentuk penindasan dan pelanggaran hak. Melahirkan pemberontakan Boston Tea Party (protes terhadap pajak teh) yang menjadi pemicu langsung menuju perang kemerdekaan.
Revolusi Prancis (1789), dikarenakan sistem pajak yang sangat timpang dan korup, merupakan salah satu akar kemarahan rakyat. Bangsawan dan Gereja (Estates Pertama dan Kedua) hampir bebas pajak, sementara rakyat jelata (Estate Ketiga) menanggung beban berat untuk membiayai gaya hidup istana dan perang.
Di Indonesia, pada masa penjajahan Pajak adalah alat eksploitasi utama yang menjadi pemicu perlawanan. Sistem Tanam Paksa 1830 (Cultuurstelsel) adalah bentuk pajak yang sangat kejam, memicu protes lokal dan penderitaan massal.
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu warisan kebijakan kolonial VOC dan Hindia Belanda yang masih diterapkan dengan sadis dan kejam di Indonesia sudah merdeka
Setiap hari bermunculan fenomena anomali ketidak adilan dipertontonkan dengan fulgar. Anggota DPRD dan para pejabat diberi fasilitas berlebihan. Pola hidup hedonis dan foya – toya di tengah rakyat yang terengah-engah mengejar ongkos hidup. Sementara warga dikejar – kejar pajak sampai kewarung kucing dan pedagang kaki lima.
Bukankah kemarahan mudah tersulut. Rakyat yang sudah miskin semakin tercekik. Pajak PBB dipungut secara paksa, seringkali dengan ancaman dan kekerasan oleh aparat pemungut pajak.
Pungutan pajak pendapatan, pajak tanah, dan macam-macam pungutan dipungut secara sewenang-wenang oleh tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi adalah pemicu langsung dan utama, hampir pasti akan memunculkan pemberontakan besar di Indonesia.
Mengapa Pajak sering menjadi sumber pemberontakan rakyat :
– Pertama, sentuhan langsung ke kantong rakyat miskin.
– Kedua, menjadi simbol penindasan dan ketidakadilan.
– Ketiga, tanpa keterwakilan dan akuntabilitas
– Keempat, pungutan pajak dengan sangat keras penuh ancaman untuk rakyat miskin.
Persoalan Pajak sering menjadi “pemicu” (trigger) bagi terungkapnya masalah yang lebih besar, negara di lilit hutang sangat besar, kebocoran terjadi di mana – mana, korupsi makin liar karena hampir semua pejabat negara disemua lini terlibat berjamaah.
Protes pajak adalah gejala permukaan dari masalah seperti ketimpangan ekonomi, hutang, korupsi dan ketiadaan keadilan sosial. Akan pecah perlawanan rakyat core of the core embrio akan lahirnya revolusi.
Ketidak adilan fiskal ini adalah bahan bakar utama yang meledakkan revolusi. Akibat pajak mencekik api pemberontakan menyala.
Rezim ini harus meninjau kembali sistem ini, pajak bukan hanya sekadar menjadi mekanisme fiskal, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat atas tanahnya sendiri.
(FHD/NRS)
