KNews.id – Jakarta, Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, membeberkan alasan mendukung langkah permintaan agar data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bisa diaudit.
Analisis Celios sebelumnya menyatakan ada indikasi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan 5,12 persen dengan kondisi riil perekonomian saat ini. Celios lalu meminta agar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengaudit laporan BPS tersebut.
Dalam hitungannya pun, kata Wijayanto, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 ini tak sampai 5 persen. “Sekitar 4,6 sampai 4,8 persen,” katanya kepada Tempo, pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Ia pun menilai apa yang dilakukan Celios patut diapresiasi karena cukup mewakili kekhawatiran banyak pihak mengenai validitas dan akurasi data BPS, khususnya para ekonom. “Langkah Celios menggambarkan pesimisme concern mereka akan didengar dan direspons oleh BPS dna pemerintah.”
Jika data BPS tidak valid, kata Wijayanto, maka Indonesia berpotensi kehilangan peluang untuk maju, karena berbagai kebijakan penting didasarkan pada data yang salah. Hal ini akan melahirkan kebijakan yang tidak berbasis realita.
Apabila data tersebut tidak benar, kata Wijayanto, Indonesia akan dipusingkan dengan berbagai fenomena. Misalnya seperti rasio pajak yang terus menurun, terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan.
Lalu, incremental capital-output ratio (ICOR) akan melejit, terlepas dari perencanaan program pembangunan yang telah dioptimalkan. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang diciptakan per 1 persen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) akan terus merosot, dan ujung-ujungnya yang akan disalahkan adalah investasi yang padat modal. “Dalam situasi ini, kita harus meyakini bahwa data BPS adalah benar, hingga terbukti sebaliknya,” kata dia.
Wijayanto menyatakan, merevisi data adalah hal yang lumrah dan pernah dilakukan oleh banyak lembaga dunia, bahkan oleh BPS. Revisi statistik ada di ranah teknokrasi dan akademis, sehingga pembaruan atau perbaikan adalah hal yang lumrah dan justru diapresiasi.
Idealnya, menurut dia, BPS perlu mengundang para ekonom untuk berdiskusi secara transparan, menjelaskan bagaimana angka-angka tersebut diukur. “Saya yakin para ekonom siap men-support apapun angka BPS jika itu benar, tetapi BPS juga perlu legowo jika ternyata datanya salah,” ujarnya.
Ia menekankan, data statistik ekonomi bukan hanya tentang tinggi atau rendah saja, namun juga tentang akurat atau tidak akurat. Menurut Wijayanto, seringkali akurasi jauh lebih penting daripada tinggi atau rendahnya angka, karena menyangkut masalah kepercayaan.
“Bagaimana jika BPS tidak setuju untuk diskusi dengan para ekonom? Saya khawatir, data yang sesungguhnya ada di ranah akademis dan teknokratis, telah masuk ke ranah politis, sesuatu yang perlu kita hindari,” ujarnya.
Celios telah mengirimkan surat permohonan penyelidikan kepada lembaga statistik PPB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission, meminta audit data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 5,12 persen yang dilaporkan BPS.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan tujuan mereka adalah untuk menjaga kredibilitas data BPS. Karena data tersebut selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum.
“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke-II 2025 yang sebesar 5,12 persen year-on-year,” ucap Bhima lewat keterangan resmi pada Jumat.
Bhima mengatakan Celios sudah coba melihat kembali seluruh indikator yang disampaikan BPS, misalnya data industri manufaktur. BPS melaporkan lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 5,68 persen pada kuartal kedua 2025. Padahal, kata dia, di periode yang sama aktivitas manufaktur yang diukur lewat Purchasing Manager’s Index (PMI) tercatat mengalami kontraksi.
Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah, yakni 18,67 persen dibanding triwulan ke-I 2025 yang sebesar 19,25 persen. Artinya, kata dia, deindustrialisasi prematur terus terjadi. Data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. “Jadi, apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68 persen year-on-year? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi,” ujar Bhima.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menambahkan, jika terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB. Ia menjelaskan data BPS bukan hanya soal teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia dan kesejahteraan rakyat.
“Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan. Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, Pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja,” ujarnya.
Celios berharap badan statistik PBB segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia di Triwulan II 2025. Lembaga penelitian ekonomi itu juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta dukungan reformasi transparansi di tubuh BPS.
Sebelumnya BPS mengumumkan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 tumbuh 5,12 persen secara tahunan, naik 4,04 persen dibandingkan kuartal I 2025. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto telah membantah dugaan permainan data dari laporan tersebut. “Mana ada (permainan data),” ucap Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Pihak Istana turut buka suara mengenai angka pertumbuhan ekonomi yang diragukan para ekonom. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut, ekonom yang meragukan data pertumbuhan ekonomi yang dirilis pemerintah sebesar 5,12 persen dikarenakan anggapan negatif.
Hasan mengatakan keresahan kemungkinan disebabkan framing atau pembingkaian. Ia menilai ada beberapa ekonom yang mungkin tidak terlalu positif melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif. “Jadi pertumbuhan ekonomi kita positif, tapi ada yang melihatnya dengan cara yang tidak positif,” kata Hasan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Agustus 2025.
Hasan memastikan pemerintah jujur dalam mengeluarkan data ekonomi. Menurut dia, tentu pemerintah akan mengatakan pertumbuhan ekonomi turun apabila memang demikian.
Ia mencontohkan Presiden Prabowo Subianto sudah menjabat presiden saat memasuki kuartal IV 2024. Saat itu, BPS di bawah Presiden Prabowo mengatakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02 persen. Kemudian, pada kuartal I 2025 BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4,87 persen.
“Turun, kan? Penurunan itu dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. (Kalau) turun, kita bilang turun,” ujarnya.
Menurut Hasan, banyak orang yang sekarang terpaku dengan konsumsi dan belanja pemerintah tanpa menerima data investasi. Misalnya, katanya, data yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi bahwa investasi yang sudah terealisasi nilainya Rp 942,9 triliun atau hampir 50 persen dari target investasi tahun ini yang sebesar Rp 1.900 triliun. Kemudian, serapan lapangan kerja dari realisasi sampai Agustus ini berjumlah 1,25 juta tenaga kerja.
“Jadi ada konsumsi, ada investasi, ada government. Di sektor lapangan usaha misalnya, sektor industri manufaktur kita tumbuh 5,6 persen. Investasi yang tadi ini tumbuh 6,99 persen,” ujarnya.
Berupaya mengonfirmasi data pertumbuhan ekonomi yang dipertanyakan ini kepada Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Unit Kerja Kepala Statistik Bidang Media dan Komunikasi BPS Eko Rahmadian. Namun, keduanya tak merespons hingga berita ini diturunkan.
