Oleh : Sutoyo Abadi
KNews.id – Jakarta, Indonesia perlahan tapi pasti menuju kegelapan sejak tahun 1999, sempurna negara masuk gua gelap gulita pada tahun 2002. UUD 1945 paripurna telah di ganti dengan UUD palsu yang dikenal dengan UUD 20002.
Sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada periode 19 November 1999 – 9 Oktober 2000. Sebelum jabatan itu lepas sebenarnya akan di promosikan sebagai panglima, takdir gagal bersama Presiden Abdurrahman Wahid yang di paksa mundur pada tanggal 23 Juli 2001.
Jabatan KASAD yang begitu singkat dan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI tahun 1999 pangkat Letnan Jenderal. Ucapan, gerak dan tindakannya utuh berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajuritnya yang sangat gigih berjuang agar UUD 1945 jangan sampai di ganti ( amandemen ).
Perjuangannya sampai pada detik detik amandemen keempat UUD 1945 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Meminta Presiden Megawati untuk tidak terlibat atau menandatangani hasil amandemen keempat tersebut. Karena sangat berbahaya bagi NKRI.
Gagal mencegah Megawati, Jenderal Tyasno bersumpah dengan dirinya sendiri tidak ingin dan tidak akan masuk pemerintahan apapun jabatannya dan tidak akan masuk partai politik selama negara berdasarkan UUD ( palsu ) 2002.
Sejak itu kegelapan negara terus menggelayut NKRI. Presiden setelah itu hampir semua menjadi boneka kekuatan asing.
Puncak negara carut marut sangat parah ketika Jokowi seorang yang luar dalam sebagai boneka Amerika dan China sampai menjabat dua periode sejak tahun 2014 sampai tahun 2024.
Awal kecelakaan di awali ketika Presiden Joko Widodo ikut membuka Belt and Road Forum (BRF) ke 3 di Great Hall of The People, Beijing, China, Rabu (18/10/2023). Di hadapan Presiden China Xi Jinping, Jokowi tengelam dengan program Belt and Road Initiative (BRI) atau ‘Jalur Sutra Modern China’.
Sejak dilantiknya Xi Jinping sebagai presiden RRC pada 14 Maret 2013, terkait dengan program BRI, Indonesia sudah masuk teritorial di bawah pengaruh dominasi China. Melalui Presiden Jokowi sejak 2014 yang telah bersenyawa dengan oligarki, memberi kebebasan kepada Oligarki bebas ikut mengatur, mengelola dan mengendalikan negara.
Tersambung paska lengsernya Jokowi sebagai Presiden di gantikan Prabowo Subianto kendali Xi Jinping makin kuat.
Ketika Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke China pada 31 Maret – 2 April 2024. Lawatan menteri pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) sekaligus presiden terpilih RI itu dalam rangka memenuhi undangan Presiden Xi Jinping.
Beruntun Prabowo Subianto resmi sebagai Presiden, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Xi Jinping, pada Sabtu, 9 November 2024.
Prabowo Subianto mengatakan, “Saya mendukung yang lebih dekat dan lebih berkualitas antara China dan Indonesia. Pencapaian beliau ( Jokowi ) akan jadi pedoman program saya. Saya akan melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo dan juga pencapaian pemimpin China. Saya kagum dengan sejarah bangsa China”.
Bagi China ini semacam “Baiat resmi Prabowo yang tidak boleh di ingkari atau di hianati dengan segala resikonya”
Dampak politiknya sangat dahsyat, lebih berat dan lebih parah ditengarai ketika Prabowo menapaki kemenangan sebagai Presiden RI., tidak bisa lepas dari transaksi dan campur tangan finansial dari Oligarki.
Dampak politiknya ada beberapa indikator kalau Prabowo bakal gagal mengatasi keadaan dan membawa Indonesia menuju kearah yang lebih baik ;
- Pertama, Prabowo belum bisa melepaskan diri dari cengkeraman Jokowi ( Oligarki ).
- Kedua, Prabowo tidak mampu melengserkan Gibran dari jabatan Wapres, padahal banyak pintu masuk untuk bisa melengserkannya.
- Ketiga, Pemerintah Prabowo sangat ambigu dengan ikut campur tangan Jokowi sebagai makelar Oligarki ikut mengatur, mengendalikan dan mengelola negara.
- Keempat, Prabowo sangat tidak berkutik menghadapi intervensi China melalui proyek PSN, PIK, reklamasi, pagar laut, pengerukan sumber daya alam, penggusuran tanah pribumi oleh taipan Oligarki dan eksodus masuknya TKA China ke Indonesia.
- Kelima, Prabowo tidak mampu mengkondisikan para anggota DPR/ MPR untuk benar benar berjuang mewakili rakyat Indonesia.
- Keenam, Prabowo tanpa panduan GBHN dalam mengendalikan dan mengelola negara akan terus berputar – putar tanpa arah dan tujuan yang tidak jelas.
- Ketujuh, Prabowo tidak punya nyali mengembalikan negara pada Pancasila dan UUD 1945. Padahal ini persoalan di hulu yang menjadi sumber semua masalah dan petaka kehancuran negara.
Indonesia benar – benar berjalan oleng tanpa Kompas Pancasila dan konstitusi UUD 1945 yang telah diganti, negara berjalan oleng tanpa arah yang jelas.
Siapapun Presidennya termasuk Presiden Prabowo Subianto, tidak akan bisa menyelamatkan Indonesia, dari semua ancaman kekuatan asing yang sedang menerkam Indonesia sebelum negara kembali pada Pancasila dan UUD 1945.
(FHD/NRS)
