KNews.id – Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan pemangkasan anggaran TNI dan Polri demi menaikkan gaji hakim dinilai sebagai kritik terhadap kinerja Korps Bhayangkara. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai sindiran itu mengarah pada rendahnya efisiensi penggunaan anggaran Polri.
“Yang disampaikan Presiden Prabowo itu bisa dimaknai sindiran kepada Polri yang mendapat anggaran sangat besar, tetapi kinerjanya masih jauh dari harapan masyarakat,” kata Bambang kepada Tempo saat dihubungi pada Sabtu, 14 Juni 2025.
Menurut dia, Polri selama ini terkesan boros dalam menggunakan anggaran, terutama untuk kegiatan yang tidak masuk dalam tugas pokok dan fungsinya. Karena itu, kata Bambang, wajar jika muncul wacana pemotongan anggaran untuk lembaga yang tidak efisien. “Kalau Polri tidak efisien menggunakan anggaran memang sebaiknya anggarannya dipotong untuk APH yang lain,” ujarnya.
Bambang juga menilai pernyataan Prabowo sebagai bentuk penggunaan politik anggaran untuk menekan atau mengendalikan institusi yang tidak sevisi dengan pemerintah. “Politik anggaran itu bisa digunakan untuk mengendalikan lembaga yang tidak sevisi dengan Presiden,” kata dia.
Pernyataan Bambang merespons pernyataan Prabowo dalam pidatonya di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Juni 2025. Saat itu, Prabowo menegaskan pentingnya menaikkan gaji hakim hingga 280 persen, bahkan jika perlu dengan memangkas anggaran kementerian lain, termasuk TNI dan Polri.
“Kalau perlu anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi,” kata Prabowo disambut tepuk tangan para hakim.
Prabowo menyebut peran hakim sebagai benteng terakhir keadilan. Ia juga menyayangkan masih banyak hakim yang belum memiliki rumah dinas dan gaji yang tidak naik selama 18 tahun. Kenaikan gaji, menurut dia, akan dilakukan bertahap berdasarkan golongan, dengan angka tertinggi diberikan kepada hakim junior.
Saat diminta tanggapan atas pernyataan Presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hanya tertawa. Ia mengaku kesulitan menjawab pertanyaan wartawan. “Ini susah jawabannya. Bercanda itu,” kata Listyo dalam acara pelepasan buruh terdampak PHK di depan gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025. Ucapan itu disambut tawa para pejabat kepolisian yang hadir.
