KNews.id – Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan rendahnya pertumbuhan belanja pemerintah terjadi pada kuartal II-2024 terjadi karena kinerja adanya perbedaan penyaluran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) sudah dilakukan pada kuartal I-2024.
“Untuk kuartal II-2024 terlihat lebih rendah dibandingkan kuartal II-2023 karena memang jadwal belanjanya waktu itu berbeda. Tahun lalu untuk gaji ke-13 dan juga THR jatuhnya di kuartal II. Tahun ini jatuhnya di sekitar kuartal I-2024, jadi itu yang membedakan kenapa gain-nya terlihat untuk yang kuartal II-2024 itu lebih kecil,” ucap Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (6/8/2024).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pertumbuhan belanja pemerintah mencapai 1,42% pada kuartal II-2024. Angka ini jauh lebih rendah dari belanja pemerintah pada kuartal I-2024 yang sebesar 19,9%. Mengutip data Kemenkeu, pada semester I-2024 realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 997,9 triliun atau 40,4% dari pagu APBN 2024.
Realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I-2024 utamanya untuk pelaksanaan program- program yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP); penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako; bantuan iuran peserta PBI JKN; bantuan bencana; bantuan benih, alat dan mesin pertanian; pembayaran subsidi dan kompensasi; program kartu prakerja; dan berbagai pembangunan infrastruktur.
Selain itu juga dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri (termasuk THR dan gaji ke-13); penyelenggaraan pemilu; dan pembayaran manfaat pensiun. Menurut Febrio, kinerja belanja pemerintah masih berjalan sesuai prognosa. Namun fluktuasi harga komoditas diperkirakan juga akan berdampak pada kelangsungan belanja pemerintah terutama yang terkait dengan belanja subsidi dan kompensasi energi.
Kondisi harga komoditas dapat menyebabkan kenaikan belanja subsidi dan kompensasi terkait energi. “Jadi ini adalah pelaksanaan APBN 2024 yang kita harus pastikan terus ini berjalan dengan baik dan merupakan katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi masyarakat,” tutur Febrio.
Pada saat yang sama kinerja konsumsi pemerintah juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti turut menjaga daya beli masyarakat. Pelaksanaan PPN DTP diberikan 100% selama semester I-2024 lalu dikurangi menjadi 50% pada semester II-2024.
“Kita pantau terus bahwa ini pelaksanaannya cukup baik dan bisa menambah jumlah rumah yang dibangun dan dijual sehingga itu tercermin di dalam pertumbuhan ekonomi kuartal I dan kuartal II,” tutur Febrio.
Pada kuartal II-2024 lapangan usaha sektor konstruksi tumbuh 7,29% dan memberikan kontribusi 9,63% ke pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Konstruksi tumbuh seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta.
“Sampai akhir tahun kita harapkan sisi konstruksi tumbuhnya cukup tinggi. Kami harap bisa terus sustain untuk pertumbuhan ekonomi kita sejauh. Kalau total sudah sekitar 5,1% ini sesuai dengan ekspektasi kita dan nanti harapannya tetap bisa dipertahankan,” terang Febrio.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menggenjot kinerja belanja untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024.
“Salah satu yang akan didorong adalah belanja pemerintah sehingga belanja pemerintah diharapkan bisa digenjot di kuartal ke III-2024,” terang Airlangga.
Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 mencapai 5,05%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.536,5 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.231 triliun pada kuartal II-2024. Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quartal to quartal/qtq) terjadi pertumbuhan 3,79%.
Ikhtiar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan kinerja UMKM. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan restrukturisasi kredit kepada pelaku UMKM.
“Pemerintah sudah mendorong dalam kebijakan untuk UMKM yang terlibat dalam kredit usaha rakyat, yang akadnya sudah ditandatangani di tahun 2022 itu bisa direstrukturisasi sesuai dengan regulasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” terang Airlangga.
