KNews.id – Mahkamah Konstitusi diharapkan menggunakan hati nurani saat membuat keputusan sengketa hasil Pilpres 2024.
Desakan tersebut disampaikan oleh 159 seniman, di antaranya budayawan Butet Kartaredjasa dengan cara mengajukan amicus curiae (sahabat pengadilan) agar Mahkamah Konstitusi (MK).
Para seniman itu sudah mengirim dokumen kajian resmi mereka kepada delapan hakim konstitusi.
Harapannya kajian itu menjadi bahan pertimbangan saat hakim untuk memutus sengketa Pilpres yang saat ini tengah disidangkan.
“Jadi tujuan kami adalah untuk mengetuk hati para hakim untuk memutus mengenai pemilu (Pemilihan Umum) 2024 dengan hati nurani dengan rasa keadilan,” kata perwakilan seniman, Ayu Utami, saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat.
Ayu mengungkapkan, penyampaian amicus curiae itu menyusul adanya keresahan para seniman melihat kontestasi Pilpres 2024 yang dianggapnya penuh pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.
Para seniman, menurut Ayu, ingin mempertahankan kebebasan melalui kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, dan kebebasan manusia secara umum lewat penyampaian amicus curiae tersebut.
“Kebebasan itu bergantung juga pada sistem Pemilu yang benar. Di sini kami melihat ada banyak sekali pelanggaran yang nyata-nyata, yang sudah banyak disuarakan oleh para guru besar, para seniman, tapi tidak didengar,” ujar Ayu.
Dia menambahkan sebagian dari seniman sudah merasakan intimidasi. Salah satu bentuk dugaan intimidasi yang pernah dirasakan sendiri adalah ketika membuat diskusi yang cukup kritis mengenai putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Secara garis besar, putusan itu membahas batas usia presiden dan wakil presiden yang diubah boleh kurang dari 40 tahun selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.
Putusan MK ini membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024, meski usianya masih 36 tahun saat itu.
“Ketika itu akun YouTube kami langsung hilang. Ada beberapa teman, saya rasa Butet Kertaradjasa juga mengalami semacam intimidasi.
