KNews- Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu sempat melontarkan kritik pada salah satu kebijakan Presiden RI saat ini, Joko Widodo (Jokowi). Kritik yang diberikan adalah mengenai kebijakan program kebanggaan Jokowi yaitu hilirisasi mineral.
Sebagaimana diketahui, hilirisasi mineral kerap dibangga-banggakan oleh Presiden Jokowi karena mampu meningkatkan nilai tambah ekspor. Lantas apa alasan dibalik JK yang menyoroti kebijakan hilirisasi oleh Jokowi?
JK menyatakan, sejatinya kebijakan hilirisasi mineral adalah kebijakan yang baik. Namun, JK menilai hilirisasi baru bisa memiliki dampak yang baik apabila pembangunan-pembangunan smelternya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan nasional.
“Kalau semuanya oleh asing maka dampaknya menjadi kecil. Kebijakan harus dievaluasi, tidak berarti pemerintah siapapun di masa datang harus evaluasi ini, jangan bahwa pemerintah nanti harus mengikuti kebijakan pemerintah sekarang,” ungkap Jusuf Kalla dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Minggu (21/5/2023).
Selain hilirisasi, pembangunan infrastruktur Indonesia di era Presiden Jokowi. Jusuf Kalla mengatakan aliran investasi asing ke berbagai proyek infrastruktur nasional jangan justru membuat Indonesia tergantung kepada keahlian dan tenaga kerja asing.
Dia mengusulkan agar pemerintah membuat peraturan untuk memastikan investor asing yang masuk ke Indonesia mentransfer teknologi serta melatih dan merekrut tenaga kerja lokal. “Harus dipaksakan tapi dengan aturan yang harus disahkan, harus. Tidak boleh kirim tenaga ini. Semua negara berhak mengatur itu,” tambah Jusuf Kalla.
Tanpa paksaan untuk merekrut dan melatih tenaga kerja lokal, menurut JK, Indonesia kehilangan potensi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari investasi asing.
Dia mengambil contoh pertumbuhan pesat industri smelter dalam satu dekade terakhir.
“Itu sangat penting karena begitu pelaksananya orang luar negeri, besok kita panggil lagi kontraktor lain. Apa yang terjadi? Memang menghasilkan banyak, tapi siapa yang punya? Karena kita biarkan kontraktor itu bawa semua puluhan ribu pekerja akhirnya tidak ada satu orang Indonesia pun yang tahu bagaimana bikin smelter,” kata JK.
Atas kritik yang diberikan oleh JK, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif memberikan pernyataan. Arifin menilai, pemerintah selama ini justru memberikan kesempatan bagi perusahaan nasional untuk membangun smelter di dalam negeri.
Oleh sebab itu, ia pun mendorong agar perusahaan nasional dapat turut terlibat dalam pembangunan smelter.
“Sekarang sudah dikasih kesempatan semuanya sama, ya bangun aja,” kata Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/5/2023).
Arifin pun menyayangkan terdapat beberapa perusahaan yang kurang serius dalam pembangunan smelter di dalam negeri. Misalnya seperti smelter bauksit yang diketahui tidak mempunyai progres yang signifikan.
“Nah itu (bauksit). Selama ini kita percaya hasil survei hitung-hitungannya, ternyata kita lihat masih lapangan bola, masih bagus lapangan bola malahan,” katanya. (RZ/CNBC)
