KNews.id- Pakar komunikasi politik Effendi Gazali mengaku sebelumnya telah mengajukan agar KPK membuka nama-nama vendor bansos covid-19. Namun menurutnya, lembaga antirasuah itu menolak dengan alasan akan membukanya di pengadilan.
“Kenapa nggak dibuka saja semua? Siapa yang dapat? Berapa jatahnya, pada tahap reguler 1 hingga 12 sehingga ketahuan,” tegasnya, di kanal YouTube Karni Ilyas Club, Kamis (1/4) lalu.
Ia menyebut, bahwa seharusnya KPK bisa membuka hal itu berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini agar publik tidak mendapatkan infomasi yang menyesatkan.
Adapun menurut berita yang beredar, jumlah bansos yang disalurkan sebanyak 22,8 juta. Vendornya berjumlah 107 perusahaan. Jika dihitung, kata Effendi, seharusnya masing-masing vendor dapat jatah kuota 213.084 bansos. Namun, vendor dari UMKM mengaku hanya mendapatkan kuota sebesar 10 – 20 ribu bansos.
“Lantas pertanyaan publik, vendor lainnya jatahnya berapa? Siapa saja mereka?. Kemudian yang itu…itu…saya nggak berani ngomong namanya. Itu dapat berapa mereka?,” tanya Gazali.
Effendi Gazail dsendiri mengaku ia sama sekali tidak berani menyinggung soal nama vendor yang melibatkan para elite politik di situ karena sudah ada yang memberikan peringatan kepadanya soal itu.
“Sudah ada yang WA memperingatkan, katanya jangan sok segala macem,” sambungnya.
Mantan dosen komunikasi UNI ini hanya memberikan julukan para elite politik yang terlibat di bansos Kemensos itu sebagai pihak ‘langit-langit’. Dirinya mempertanyakan keberanian KPK memanggil mereka dan bukan hanya orang-orang kecil yang tidak punya pengaruh atau jabatan.
“Saya percaya teman-teman KPK. Tapi saya takutnya KPK tidak berdaya memanggil ‘langit-langit’. Sehingga yang dipanggil hanya Cita Citata dan Effendi Gazali,” pungkasnya. (AHM/bcra)
