KNews.id – Jakarta – Sebanyak 18 organisasi PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih bergerilya ke DPR RI.
Mereka memminta dukungan delapan fraksi untuk memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan dukungan fraksi-fraksi di DPR RI sangat penting.
DPR sebagai perwakilan rakyat bisa mendorong pemerintah memperjuangkan nasib PPPK yang sebagian besar belum mencapai kesejahteraan sebagaimana amanat UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kalau PPPK benar-benar disetarakan PNS dari sisi kesejahteraan, pasti tidak akan ada gerakan alih status ke PNS. Kami sudah merasakan PPPK itu mirip honorer, bahkan untuk paruh waktu gajinya di bawah honorer,” tutur Fadlun, Minggu (22/2/2026).
Dia menyampaikan AMP sudah melayangkan surat kepada masing-masing fraksi di DPR RI, yakni Partai Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, PKB, PKS, Nasdem.
Harapannya fraksi-fraksi ini mendengar fakta-fakta yang diungkapkan AMP untuk selanjutnya dibahas dengan pemerintah.
Fadlun mengungkapkan, mereka akan menyampaikan lima tuntutan hasil konsolidasi nasional AMP 30 Januari hingga 1 Februari 2026 sebagai berikut:
1. Alih status menjadi PNS
Menuntut adanya mekanisme kebijakan yang konstitusional dan berbasis regulasi untuk alih status ASN PPPK menjadi PNS secara bertahap dan berkeadilan dengan revisi UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Penguatan status dan kepastian karier
Kami mendesak pemerintah untuk segera memberikan perlindungan profesional dengan menggunakan konsep perjanjian kerja sampai masa pensiun ASN PPPK, sesuai jenjang karier dan kejelasan jenjang karier bagi ASN PPPK dengan adanya Jabatan dan pangkat sesuai dengan kompetensi yang diatur dalam regulasi turunan UU ASN 2023.
3. Pengesahan RPP Manajemen ASN
Kami menyerahkan naskah kebijakan baru dan blueprint perjuangan sebagai bahan materiil dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN agar aspirasi lintas profesi terakomodasi secara substantif, dengan mencantumkan ASN PPPK dapat diakomodasi. Pemerintah dengan segera untuk mengesahkan dan mengakomodasi masa kerja terhitung sejak awal pengabdian untuk mendapatkan hak pensiun, serta hak dan kewajiban sesuai Pasal 21 UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan hak-hak yang didapatkan oleh PNS seperti:
a. Gaji terusan
b. Penyetaraan
c. Penyesuaian ijazah
d. Mutasi
4. Peningkatan PPPK Paruh Waktu ke PPPK penuh waktu
Mendesak pemerintah untuk segera mengalihkan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK Penuh Waktu tahun ini dengan asas kemanusiaan yang adil, beradab, berkeadilan, serta penghormatan terhadap martabat aparatur negara dan kualitas pelayanan publik yang profesional.
5. Bagian integral pelayanan publik
Kami menegaskan ASN PPPK adalah bagian penting dan menjadi ujung tombak dari sistem pelayanan publik nasional, maka ASN PPPK harus ditempatkan sebagai agenda prioritas pembangunan sumber daya aparatur negara.
“Kami akan terus mengawal proses ini di DPR RI dan kementerian terkait demi terciptanya keadilan bagi seluruh ASN PPPK di Indonesia,” tegas Fadlun Abdillah.
