KNews.id – Jakarta, Ribuan warga Israel membentuk antrean panjang pada Sabtu, 30 November 2025 di depan Kedutaan Besar Portugal di Tel Aviv. Mereka ingin mengajukan kewarganegaraan Portugal, menurut laporan dari situs web berita Times of Israel.
Warga Israel berbaris di depan kedutaan sejak pagi untuk mendaftar. Hari janji temu tatap muka khusus kedutaan “kembali ke masa lalu”, yang diselenggarakan untuk mengatasi kemacetan parah dalam sistem pemesanan daring, menarik perhatian besar.
Laporan Times of Israel itu mengatakan mereka yang berdiri dalam antrean yang membentang dari pintu masuk kedutaan hingga area parkir bawah tanah sedang menunggu untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan atau memperbarui paspor Portugal mereka.
Portugal, melalui undang-undang yang diadopsi pada tahun 2015, memberikan hak untuk mengajukan kewarganegaraan kepada orang Yahudi Sephardi yang dianiaya selama Inkuisisi pada abad ke-16. Namun karena tingginya jumlah permohonan, pemerintah Portugal mengumumkan pada tahun 2023 bahwa undang-undang tersebut telah mencapai jumlah kuota dan memperkenalkan persyaratan yang lebih ketat.
Warga Israel mencari kewarganegaraan Portugal karena berbagai manfaat seperti kebebasan bergerak di negara-negara Uni Eropa, biaya hidup yang lebih rendah, penerimaan yang lebih mudah di universitas-universitas Eropa, dan biaya kuliah yang lebih rendah.
Sejak Israel melancarkan serangannya di Jalur Gaza pada Oktober 2023, jumlah warga Israel yang mengajukan paspor kedua telah meningkat. Puluhan ribu warga Israel telah meninggalkan negara itu. Minat mereka terhadap kewarganegaraan Portugal terus meningkat.
Warga Israel Ramai-ramai Eksodus setelah Perang Gaza
Forward News melaporkan bahwa antrean kedutaan juga muncul seiring meningkatnya tekanan emigrasi di seluruh negeri. Survei Institut Demokrasi Israel tahun 2025 menemukan bahwa lebih dari 25 persen warga Israel mempertimbangkan untuk meninggalkan negara mereka. Sejak 2022, Israel telah kehilangan 125.000 penduduk lebih banyak daripada yang diperolehnya.
Para pejabat menggambarkan arus keluar ini sebagai “tsunami”, bukan gelombang yang berlalu. Permintaan untuk mengakhiri status kependudukan pada tahun 2024 meningkat lebih dari dua kali lipat dari total permintaan pada tahun 2015–2021.
Forward News yang dituliskan oleh Sruli Fruchter mengaitkan tren ini dengan kekecewaan politik, ketidakpastian ekonomi, dan menurunnya kepercayaan terhadap kepemimpinan. Ketidakpuasan terhadap pemerintah melonjak setelah serangan 7 Oktober dan perang yang berkepanjangan.
Banyak dari mereka yang mempertimbangkan untuk hengkang adalah kaum muda, sekuler, dan liberal, kelompok yang dianggap penting bagi masa depan ekonomi dan teknologi Israel.
Analisis Fruchter berargumen bahwa polarisasi politik selama bertahun-tahun, upaya perombakan peradilan, dan pengarusutamaan politisi sayap kanan telah meruntuhkan kepercayaan publik. Ketidakstabilan ekonomi dan melemahnya sektor teknologi memperdalam rasa frustrasi tersebut.
