KNews.id – JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mempertanyakan target pasar bila pengusaha diminta untuk cepat-cepat berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menuturkan bahwa persoalan populasi di IKN perlu dijawab terlebih dahulu oleh pemerintah. Hal itu penting untuk mempersubur iklim investasi pada megaproyek senilai Rp466 triliun tersebut.
Shinta memproyeksi, hal itulah yang membuat para pelaku usaha masih wait and see dalam menanamkan modalnya di IKN. Pasalnya, tanpa populasi maka produk yang dijajakan investor tidak akan habis terserap.
Pada kesempatan yang sama, Shinta menyebut masalah kepastian lahan bukanlah persoalan utama yang membuat proses investasi di IKN melambat. Melainkan, belum adanya kepastian demand yang bisa pemerintah berikan pada investor.
Sejalan dengan hal itu, Shinta menilai akan berat jika investor diminta untuk mengandalkan populasi awal IKN yang merupakan para aparatur sipil negara (ASN) yang jumlahnya tidaklah banyak.
Berdasarkan catatan Bisnis, total populasi IKN diprediksi baru akan mencapai sebanyak 1,9 juta penduduk pada 2045. Sementara itu, pada tahap awal ditargetkan penduduk IKN bakal mencapai 500.000 – 900.000 jiwa.
Sebelumnya, Badan Otorita IKN melaporkan total investasi yang terparkir dari proses groundbreaking tahap 6 di IKN mencapai Rp1,75 triliun. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa investasi di IKN terus berlanjut menuju visi bersama yang telah ditetapkan dengan program-program percepatan pembangunan IKN tetap terjamin.
“Groundbreaking Tahap VI ini menunjukkan kontinuitas investasi di IKN, dan minat investor tetap terus diproses hingga terealisasi menjadi pembangunan yang nyata,” kata Agung dalam keterangan resmi.
Adapun, target investasi IKN yang ditetapkan pemerintah hingga akhir 2024 mencapai Rp100 triliun. Artinya, Otorita IKN masih perlu mendatangkan investasi Rp48,7 triliun dalam waktu 6 bulan terakhir untuk mencapai target investasi tahun ini.
