KNews.id – Pemerintah lewat kebijakan hilirisasi terus menemui jalan terjal. Program kebanggaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak lepas dari serangan-serangan, seperti misalnya gugatan dari Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan yang terakhir adalah Dana Moneter International (International Monetary Fund/IMF).
Ketidaksepakatan IMF atas kebijakan hilirisasi di Indonesia menjadi salah satu sorotan pembaca CNBC Indonesia sepanjang tahun 2023. Berita mengenai IMF ini masuk dalam kriteria Big Stories 2023 CNBC Indonesia lantaran ramai diperbincangkan pada saat itu.
Sebagaimana diketahui, pertengahan tahun 2023 tepatnya pada Minggu (25/6/2023), IMF mengeluarkan laporan dengan judul “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia”.
IMF dalam laporannya meminta pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan hilirisasi khususnya pada mineral jenis bijih nikel ke sumber daya lainnya. IMF menilai kebijakan ini memiliki efek rambatan kepada negara lain.
IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia.
Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.
“Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif,” kata IMF dalam laporannya Article IV Consultation, Minggu (25/6/2023).
Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi.
“Meningkatkan nilai tambah dalam produksi, dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain,” paparnya.
Jokowi Tak Gentar
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara tegas mengungkapkan akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Menurutnya, sumber daya alam dalam negeri harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. “Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada,” kata Jokowi dalam pidato Hari Lahir Pancasila, dikutip Selasa (27/6/2023).
Di lain kesempatan, Jokowi meminta kepada seluruh menterinya untuk mengkaji beberapa program hilirisasi industri, infrastruktur energi baru terbarukan hingga ekonomi hijau, yang belum bisa berjalan. Namun ia meminta kepada seluruh kabinet kerjanya tetap fokus pada program itu.
Hal itu diungkapkannya dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023) lalu.
“Hilirisasi industri infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang ada dalam APBN belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya,” jelas Jokowi.
Pemerintah Bantah Indonesia Rugi
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan mengikuti saran International Monetary Fund (IMF), yang menyarankan pemerintah Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi.
“IMF mengatakan negara kita rugi, ini diluar nalar berpikir sehat saya. Dari mana Indonesia rugi? Dengan kita hilirisasi penciptaan nilai tambah tinggi di negara kita,” jelas Bahlil dalam konferensi pers Jumat (30/6/2023).
Bahlil mencontohkan saat Indonesia melakukan hilirisasi ekspor nikel. Di mana nilai ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US$ 2,3 miliar, kemudian begitu bahan baku nikel diberhentikan untuk ekspor, nilai keuntungan Indonesia naik sepuluh kali lipat, menjadi US$ 30 miliar pada 2022.
Kemudian juga keuntungan Indonesia dari hilirisasi yang terjadi dengan China, di mana defisit dengan China pada 2016-2017 sebesar US$ 13 miliar, menjadi surplus US$ 1 miliar karena adanya hilirisasi yang mendorong ekspor, tidak lagi berbentuk raw material.
“Jadi IMF jangan ngawur-ngawur ngomongnya. Dengan hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan sampai 25 bulan dan neraca pembayaran perbaikan dan surplus, karena hilirisasi,” jelas Bahlil.
“Langit mau runtuh pun, hilirisasi jadi prioritas negara di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Larangan ekspor tetap kita lakukan, kalau (digugat) ke WTO, ke WTO saja. Masa orang lain boleh kita gak boleh, yang bener aja,” kata Bahlil lagi.
Sejarah Kelam IMF Ke Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan laporan IMF tersebut. Menurutnya, lembaga internasional ini berhak memiliki pandangannya sendiri yang dituangkan dalam Article IV.
“Indonesia punya kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri kita, meningkatkan nilai tambah, dan dengan keputusan itu neraca pembayaran kita makin kuat, ya harusnya malah makin bagus, kan kayak gitu, jadi enggak ada hubungannya [dengan IMF] menurut saya,” tegas Sri Mulyani.
Dengan demikian, Indonesia tidak harus tunduk pada saran IMF. Meskipun, Indonesia adalah negara anggota dan IMF pernah memberikan bantuan utang di kala krisis keuangan 1997-1998.
Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa banyak paket kebijakan ekonomi yang disarankan IMF justru tidak sesuai dengan Indonesia.
Bahkan, IMF pernah salah diagnosa ekonomi Indonesia saat dilanda krisis moneter pada 1998. Saat krisis moneter 1998 tersebut, kata Bahlil, IMF merekomendasikan sejumlah kebijakan, yang justru membawa dampak sangat besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Industri kita ditutup, contoh PT Dirgantara Indonesia. Bansos-bansos (bantuan sosial) ditutup. Artinya daya beli masyarakat lemah di situ. Cikal-bakal deindustrilisasi,” kata Bahlil.
RI Langsung Hadapi IMF
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa IMF telah mengunjungi kantornya. “Jumat lalu IMF datang ke kantor saya. Mereka tanya kenapa kita larang ekspor raw material atau ciritical mineral itu,” ungkap Luhut dikutip Rabu (5/7/2023).
Menurutnya, kehadiran IMF turut mewakili banyak negara tidak terima dengan kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya negara maju.
“Saya sampaikan kepada mereka, hei lihat saya bilang, kalian di negara -negara maju itu selalu melihat negara berkembang itu seperti di bawah saja. Lah kalau kami tidak punya nilai tambah ini, kapan kami nikmati kapan rakyat kami di pedesaan di Indonesia timur akan ada seperti sekarang ini, itu karena hilirisasi,” jelasnya.
“Mereka bilang ‘kami stakeholder IMF itu mempertanyakan.’ Ya saya bisa kasih penjelasan kalau mereka mau ke negara-negara maju itu,” terangnya.
Setelah berbincang cukup lama, Luhut meyakini IMF akhirnya paham maksud dari kebijakan pemerintah. “Mereka akhirnya paham. bahwa Indonesia ini bukan negara ecek ecek, we are the great country. Jadi kalian jangan pernah macam-macam sama kami,” pungkasnya.
Permohonan Maaf IMF
Kemenko Marves mengungkapkan bahwa Bos Dana Moneter Internasional (IMF) akhirnya meminta maaf kepada Indonesia perihal ‘serangan’-nya yang menganjurkan Indonesia menghntikan program hilirisasi kebanggan Jokowi.
Hal itu dikatakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto. Dia mengatakan bahwa Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Managing Director IMF, Kristalina Georgieva pada 9 Agustus 2023 lalu.
Dalam pertemuan itu, salah satu yang dibahas adalah perihal permintaan maaf dari pihak IMF kepada pemerintah Indonesia lantaran laporan IMF yang menjadi buah bibir dalam negeri.
“Beliau juga menyampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah Indonesia melalui Pak Luhut, jika laporan IMF yang keluar baru-baru ini menimbulkan polemik di Indonesia,” jelas Seto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (14/8/2023).
Selain itu, Seto mengatakan bahwa pertemuan antara Menko Luhut dan Georgieva di Amerika Serikat pekan lalu disampaikan bahwa pihak IMF mengapresiasi program hilirisasi nikel dalam negeri yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas makro di Indonesia.
Di lain sisi, Georgieva membeberkan bahwa pertemuan dengan Menko Luhut itu membahas tentang kebijakan di Indonesia yang bisa memberikan peningkatan ekonomi dan peningkatan standar hidup di Indonesia.
“Diskusi yang aktif dan konstruktif dengan Menteri @luhut_binsar dan timnya. Kebijakan yang baik di Indonesia memberikan hasil yang luar biasa bagi rakyatnya. Ekonomi yang dinamis, pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, peningkatan standar hidup di seluruh negeri,” jelas Georgieva dilansir dari sosial media Twitter resminya, dikutip Jumat (11/8/2023).
“Mempelajari tentang rencana Indonesia untuk lebih meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja untuk memenuhi tujuan pembangunannya yang ambisius,” tanndasnya. (Zs/CNBC)
