KNews.id- Mantan Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gita Wirjawan, menyarankan pemerintah menyiapkan setidaknya Rp 1.600 triliun untuk menangani wabah Virus Corona alias COVID-19 dalam enam bulan ke depan. Untuk memenuhi biaya tersebut, ia mengusulkan Bank Indonesia untuk melakukan pelonggaran kuantitatif alias mencetak uang untuk mengguyur masyarakat.
“Ujung-ujungnya, ini duitnya dari mana? Mau gak mau harus dicetak, itu solusi dari saya,” ujar Gita.
Bank Indonesia, menurut dia, punya dua pilihan yaitu dengan mengeruk cadangan devisa atau mencetak uang dan membeli surat utang negara di pasar primer. Pilihan pertama dinilai berisiko menimbulkan fluktuasi, apalagi terhadap sentimen pasar.
“Paling mudah adalah mencetak.”
Gita menyadari bahwa kebijakan mencetak uang bukanlah kebijakan yang disukai. Namun, ia melihat itu adalah satu-satunya langkah yang bisa dilakukan di tengah kondisi perekonomian dalam dan luar negeri yang lesu akibat pandemi Corona ini.
“Kita mencari uang dari pasar domestik tipis, di pasar internasional juga tipis,” ujarnya.
Menurut Gita, Indonesia cukup beruntung dengan berhasil menerbitkan surat utang global US$ 4,3 miliar beberapa waktu lalu. Namun, ia tak yakin langkah yang sama bisa dilakukan lagi, apalagi dengan nominal yang lebih besar. Di tambah, ada risiko bunga yang kini sudah meningkat. Untuk itu, mencetak uang dinilai sebagai langkah yang paling mungkin dilakukan demi kepentingan nasional.
Jika dirinci, Gita mengatakan duit Rp 1.600 triliun itu diperlukan antara lain Rp 600 triliun untuk anggaran bantuan kepada tenaga kerja yang terimbas selama wabah, Rp 400 triliun untuk fasilitas kesehatan dan kebutuhan sosial, Rp 300 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Rp 300 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional di industri padat karya dan strategis.
Pembayaran atau pendapatan tenaga kerja sebesar Rp 600 triliun selama enam bulan itu dihitung dengan asumsi pembayaran gaji pekerja per bulan di nasional kurang lebih Rp 324 triliun. Dengan adanya pelbagai pembatasan, sekitar 30-40 persen penerimaan pekerja berdasarkan angka tersebut bisa terdampak, atau sekitar Rp 100 triliun per bulan.
“Anggaplah selama ketidakpastian berlangsung ini harus ada yang mikir, mereka harus terima gaji. Walau di rumah dia harus tetap menerima uang untuk bisa beli makan. Makanya, satu satunya aktor yang bisa proaktif adalah pemerintah,” ujar Gita.
Sementara, kebutuhan Rp 400 triliun di sektor kesehatan diperlukan untuk memperbanyak tes, meningkatkan kapasitas rumah sakit, membeli pelbagai alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas tenaga medis.
Kebijakan mencetak dan menyiram uang ke masyarakat ini, menurut Gita, memiliki risiko, antara lain kenaikan angka inflasi dan moral hazard. Karena itu, harus dipastikan bahwa guyuran duit ini diberikan secukupnya untuk mempreservasi gaya hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan operasional saja.
“Jadi penyiraman duit hanya untuk kebutuhan sosial masyarakat dan restrukturisasi untuk pelaku usaha.”
Untuk teknisnya, ia mengatakan nanti pemerintah dan perbankan secara bijaksana bisa merancang siapa saja penerima kucuran dana itu, jumlahnya berapa, dan kapan akan diberikan. Guyuran itu bisa dilakukan bertahap, namun Gita Wirjawan menyarankan agar besarannya diumumkan sekaligus untuk membangun keyakinan masyarakat. (Fahad Hasan&DBS)
