Sri Mulyani: Ada yang ‘Sakit’ karena Kasus Jiwasraya Diungkap

KNews.id- Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membuat kalangan pengusaha merasa takut untuk berinvestasi. Termasuk untuk berinvestasi di perusahaan pelat merah. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita. Dalam forum yang dihadiri sekitar 1.200 pengusaha itu, Suryadi mengeluhkan kepada Sri Mulyani mengenai kasus Jiwasraya. 

“Soal kasus Jiwasraya nih bagaimana, Bu? Bahkan perusahaan BUMN saja bisa seperti ini, BUMN loh. Kami jadi takut dan insecure untuk investasi,” ujar Suryadi di Hotel Kempinski, Jakarta. 

Hal itu pun langsung dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, saat ini pemerintah dan otoritas hukum serius menyelesaikan kasus Jiwasraya. Namun menurutnya, memang ada pihak yang ‘sakit’ kasus ini diungkap. 

“Jad di sini ada aspek enforcement kalau memang ada bukti yang sifatnya pidana, ada aspek memenuhi dan menghargai hak-nya, tapi juga ada aspek good corporate governance. Kita coba menata isu semuanya, yang memang saat mau mencabut ini, ada yang sakit gitu,” katanya. 

Sayangnya Sri Mulyani pun tak secara spesifik menjelaskan siapa pihak yang dimaksud ‘sakit’ tersebut. Namun menurutnya, pemerintah bersama dengan BUMN dan OJK akan terus mengupayakan langkah-langkah agar kasus ini terselesaikan secara adil.

“Tapi Pak Erick sebagai Menteri BUMN dari sisi korporat melakukan langkah-langkah untuk di satu sisi melihat semua kewajiban, namun kemudian dari capacity pay-nya, kemampuan asetnya, mereka coba lakukan langkah-langkah restrukturisasi. Pasti nanti akan negosiasi terhadap polish holder-nya dan juga yang dianggap adil dan reasonable,” jelasnya. 

Sri Mulyani ingin kasus Jiwasraya dijadikan pembelajaran bagi BUMN lainnya, agar kasus seperti ini tak terulang lagi. Caranya dengan memberikan efek jera berupa hukuman kepada tersangka.

“Karena ini miliknya pemerintah apabila saya diyakinkan bahwa law enforcement terjadi. Karena kalau enggak, nanti orang akan gampang, oh ini miliknya pemerintah, jadi dirusak aja. Nantikan kemudian kalian akan bilang, kepercayaan pada pemerintah rusak, maka Kemenkeu akan bail in. Enggak gitu,” tambahnya. (Fahad Hasan&DBS)