Oleh : Ananda Badudu
KNews.id – Saya tahu kalian sibuk dan sulit mencari waktu nonton film #Dirtyvote yang durasinya dua jam itu. Berhubung sedang lumayan senggang dan sedang lumayan niat, plus baru langganan X berbayar, saya mau merangkum poin-poin Dirty Vote dalam bentuk teks.
Retweetnya boleh kaka biar tambah semangat
Kenapa penting buat Prabowo-Gibran menang satu putaran? (5.30-9.33)
– Prabowo-Gibran memimpin semua survei tapi angkanya belum cukup untuk menang 1 putaran
– Pemilu 2 putaran = peluang Prabowo-Gibran kalah lebih besar daripada 1 putaran
– Contohnya Pilgub Jakarta. Putaran pertama ada tiga paslon, tersaring jadi Anies vs Ahok. Anies kalah di putaran pertama tapi menang di putaran kedua
Apa saja syarat menang satu putaran? (9.33-16.22)
– Syarat satu putaran: (pertama) harus memenangkan > 50% pemilih alias lebih dari 102 juta suara. (kedua) menang di 20 dari 38 provinsi. (ketiga) Di 20 provinsi yang menang, perolehan suaranya harus >20%.
– Selain sebaran suara, sebaran wilayah juga penting untuk pemenangan. Untuk menang satu putaran, tidak bisa hanya fokus di wilayah-wilayah padat pemilih.
– Contoh, Jawa pemilihnya ada 115 juta, tapi provinsinya hanya 6. Memenangkan seluruh pemilih di Jawa belum tentu bisa lolos satu putaran karena tetap harus ngejar kemenangan di 14 provinsi lain.
– Survei terkini (CSIS) Prabowo-Gibran hanya unggul sepertiga dari total 10 provinsi yang ada di Sumatera.
Ke wilayah mana lagi bisa mendapat kemenangan provinsi?
– Prabowo-Gibran bisa memperbesar kemungkinan di Papua yang kini punya 6 provinsi.
– Di Papua, sejak provinsinya cuma dua, Jokowi selalu unggul besar. Bahkan di Pilpres terakhir, 99% pemilih di Provinsi Papua mencoblos Jokowi-Maaruf.
– Bukan kebetulan Jenderal Purn. Tito Karnavian sedang jadi Kapolda ketika Jokowi menang besar. Sekarang Tito sedang menjabat mendagri.
Sebaran wilayah kan penting, tapi lebih penting lagi siapa yang sedang berkuasa di wilayah-wilayah itu. Siapa saja mereka? (menit 17.00-24.00)
– Saat ini, dari 38 provinsi di Indonesia, 20 di antaranya sedang dipimpin pejabat sementara. Pejabat sementara itu dipilih oleh Presiden. Sebelum ada Pemilu, pejabat terpilih tanggung jawab ke Presiden via Mendagri (Tito Karnavian).
– Dari 514 kabupaten/kota di Indo, sebanyak 182 wilayah sedang dipimpin pejabat sementara yang ditunjukan presiden.
– Jokowi dan Tito tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam penentuan pejabat sementara. Seharusnya prosesnya transparan, terbuka, dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat.
– Peraturan teknis penunjukan pejabat sementara seharusnya terbuka tapi yang terjadi sebaliknya.
– Proses penunjukan pejabat sementara sarat masalah sampai-sampai Ombudsman RI dan Komisi Informasi menyebut pemerintah telah melakukan maladministrasi.
– Terdapat 140 juta suara pemilih dari semua wilayah yang dikepalai pejabat sementara. Jumlah itu melampaui syarat kemenangan satu putaran.
– Mereka yang jadi pejabat sementara umumnya adalah orang-orang dekat Jokowi atau pernah bekerja di lingkungan kepresidenan.
– Contoh Pj Gub Jabar Bey Mahmuddin pernah kerja di Kesekretariatan Presiden tahun 2021. Pj Gub DKI Jakarta Heru Budi tahun 2017 menjabat Kepala Kesekretariatan Presiden. Pj Gub Jawa Tengah Nana Sudjana Kapolres Surakarta saat Jokowi sedang menjabat walikota Solo.
– Pejabat sementara umumnya tidak netral. Di Kalbar misalnya, Pj Gubernur mempromosikan IKN dan berkampanye meminta orang memilih calon yang dukung IKN. Di Bali, Pj Gubernurnya menginstruksikan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud.
– Di Muna Barat, Pj Bupati mempromosikan calon dari kubu Ganjar-Mahfud. Di Sorong Pj Bupati menandatangani pakta kepala daerah berjanji memenangkan suara 60% lebih untuk kubu Ganjar.
Apa Saja Potensi Kecurangan yang bisa Terjadi Karena Ketidaknetralan Pejabat khususnya Pejabat Sementara? (24.00-28.00)
– Mobilisasi birokrasi. Misalnnya Bobby Nasution menantu Jokowi di Medan memobilisasi birokrasi untuk pemenangan 02.
– Izin lokasi kampanye. Kubu kawan dipermudah, kubu lawan dipersulit.
– Konsolidasi dukungan dengan kepala desa via asosiasi kepala desa. Ada delapan organisasi desa di Indonesia yang menaungi sebanyak 81 juta suara
Kenapa Konsolidasi dengan Desa Penting untuk Pemenangan Pemilu? (28.00-33.00)
– Desa adalah wilayah pertarungan yang menarik. Konsolidasi dengan asosi Selain suara, kades juga punya banyak wewenang strategis, apa saja? (1) data pemilih (2) penggunaan dana desa (3) data penerima bansos, Program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai. (4) wewenang alokasi bansos.
– Kepala desa via asosiasi desa punya bargaining position besar karena punya kekuatan elektoral yang riil. Itu sebabnya pemerintah berkepentingan memanjakan asosiasi kepala desa dengan berbagai janji, misalnya janji perpanjangan masa jabatan kades.
– Di 2022, sektor yang paling banyak kasus korupsinya adalah sektor korupsi anggaran desa. Sektro korupsi dana desa jumlahnya melampaui kasus korupsi di ranah perbankan, pendidikan, pemerintahan, dll.
– Dalam konteks pemilu, kasus korupsi desa itu jadi alat tukar yang bisa dipakai untuk membeli loyalitas kepala desa. “Jadi kawan, kasus aman. Jadi lawan, diperkarakan.”
Kecurangan Terjadi Tidak Hanya di level bawah, tapi juga di level pejabat tinggi. Gimana modusnya? (33.00-43.00)
– Anggaran Bansos selalu menjulang di tahun pemilu. Tren ini terjadi setidaknya sejak Pilpres Jokowi periode pertama.
– Di 2024, anggaran Bansos meroket sampai 500 triliun, melebihi anggaran Bansos saat pandemi
Frekuensi pencairan bansos lebih sering di tahun Pemilu.
– Pemerintah menaikkan gaji TNI-Polri (8%), ASN (8%), pensiunan PNS (12%) dan di tahun pemilu
– Pertanyaannya apakah kenaikan itu untuk kesejahteraan atau ada motif politik? Kalau untuk kesejahteraan, kenapa kenaikan upah buruh 3,2-4,4 persen saja?
– Bansos tidak seharusnya jadi masalah karena itu memang instrumen negara untuk mensejahterakan rakyat. Tapi yang jadi masalah penyaluran Bansos di tahun Pemilu tidak sesuai dengan prosedur normal: Kemsos tidak terlibat dalam penyauran Bansos 2024.
– Kemsos saat ini dipegang oleh kader PDI-P Tri Rismaharini, lawan politik Jokowi dalam Pilpres.
– Jokowi menerapkan politik gentong babi: cara politik menggunakan uang negara, digelontorkan ke daerah pemilihan, agar ia dipilih kembali.
– Bedanya, saat ini Jokowi tak meminta dirinya dipilih kembali, melainkan penerusnya, Gibran.
(Zs/NRS)
