KNews.id – Jakarta – Semenjak Ibu Kota resmi pindah ke Kalimantan Timur dan IKN dibangun, banyak yang mempertanyakan nasib gedung-gedung di Jakarta yang kemungkinan akan banyak yang kosong. Ternyata pemerintah juga sempat membahas hal ini, terutama mengenai alih fungsi Istana Merdeka.
Kurator IKN, Ridwan Kamil membenarkan perpindahan pusat pemerintahan ke IKN akan berdampak pada menjamurnya gedung kosong terutama bekas kantor pemerintahan.
“Sekarang ada Undang-Undang IKN yaudah move on aja beradaptasi. Itu keputusan politik mahal. Nanti akan ada puluhan dan ratusan gedung kosong,” kata Ridwan Kamil saat hadir di acara Urban Dialogue di Jakarta.
Dia mengungkapkan sempat berbicara dengan Presiden Joko Widodo mengenai usulan mengubah Istana Merdeka menjadi museum atau kantor pemerintahan Jakarta yang baru.
“Sempet saya bilang, Pak Jokowi nanya, ‘Kang Emil Istana Merdeka mau diapain kalau kita pindah? Museum aja?’ Yah satu opsi pak, atau jadi Kantor (Pemerintahan) Jakarta berikutnya Pak, bisa juga. Kalau memang Ibu Kota pindah,” lanjutnya.
Dia menyebut jika dibandingkan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat, kantor pemerintahan Jakarta jauh lebih kecil sehingga bisa memanfaatkan Istana Merdeka sebagai lokasi kantor yang baru.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan perpindahan itu akan mendapat dua reaksi yakni disukai dan tidak disukai. Meskipun rencana perpindahan dari Jakarta ke IKN belum dimulai, tetapi untuk beberapa tahun ke depan pun selama IKN masih dibangun tidak akan ada perubahan di Jakarta terutama dalam hal aktivitas.
“Jakarta nggak akan banyak perubahan dari sisi aktivitas. Untuk jadi kota yang sukses, contohnya Washington DC butuh 100 tahun. Jadi IKN jangan berharap 5 sampai 10 tahun dapat berubah signifikan,” ujarnya.
Menurutnya, IKN untuk sampai menjadi kota yang sukses maka perlu ada insentif bagi yang tinggal di sana. Insentif di sini berupa fasilitas kelengkapan fasilitas penunjang termasuk tempat rekreasi.
“Maka saya sampaikan ke pak Presiden, IKN mau sukses, kita bikin insentif orang mau buat tinggal di IKN. Bukan hanya PNS-nya, tapi orang-orangnya, apakah ada bisnisnya, ada universitasnya, ada rekreasinya, agar orang mau main dan spending investasi dan tinggal di sana. Kalau tidak, dia hanya jadi government center namanya, isinya PNS,” sebutnya.
