KNews.id – Tahun 2024 menjadi tahun pemilu bagi banyak negara. Tak hanya RI, setidaknya 69 negeri melakukan pesta demokrasi tersebut, baik dalam bentuk pemilihan pemimpin (pilpres) atau parlemen lokal.
Setidaknya ada 69 negara yang memasuki tahun politik. Di Asia sebanyak 13 negara menyelenggarakannya.
Sementara itu di Afrika ada 20 negara menyelenggarakan pemilu. Di Amerika tercatat delapan negara, termasuk Amerika Serikat (AS), sementara di Eropa dan Oseania masing-masing 24 dan empat negara.
Namun beberapa pemilu tak selamanya berjalan mulus. Di beberapa negara pilpres diwarnai intrik dan manuver, bahkan membuat panas hingga menimbulkan kerusuhan dan peringatan negara lain.
Apa saja?
Negara yang cukup chaos karena pemilu adalah Senegal. Warga marah karena petahana Presiden Macky Sall yang sudah berkuasa 12 tahun tiba-tiba mengumumkan penundaan pemungutan suara tanpa batas waktu 3 Februari lalu.
Tindakan itu ia lakukan beberapa jam sebelum kampanye presiden dimulai. Di mana ada 17 kandidat yang siap menggantikannya dan menjado pilpres paling terbuka sepanjang Senengal memperoleh kemerdekaan dari Prancis di 1960.
“Selama beberapa hari terakhir, negara kita dihadapkan pada perselisihan antara Majelis Nasional dan Dewan Konstitusi, konflik terbuka atas kasus dugaan korupsi hakim,” katanya, dengan alasan bahwa situasi ini mengancam kredibilitas pemilu.
Pembatalan ini terjadi empat hari setelah parlemen menyetujui penyelidikan yang diminta partai Karim Wade. Ia sebelumnya dikeluarkan dari kontes karena isu kewarganegaraan, di mana dirinya merupakan warga Prancis bukan Senegal.
Pendukungnya kemudian mencurigai dua hakim di Dewan Konstitusi memiliki hubungan dengan beberapa kandidat lain. Terutama calon kuta pengganti Sall, Perdana Menteri (PM) Amadou Ba.
Seorang kandidat lain Rose Wardini juga ditahan. Ini juga akibat Dewan Konstitusi yang menuduhnya dengan “pemalsuan, penggunaan pemalsuan, dan penipuan” karena dicurigai memiliki kewarganegaraan ganda Prancis-Senegal”.
“Kondisi yang sulit ini dapat menaburkan benih perselisihan sebelum dan sesudah pemilu,” kata Sall lagi. “Negara kita tidak mampu menghadapi krisis baru,” ujjrnya mengungkit kekerasan lain di Maret 2021 dan Juni 2023 sambil mengumumkan pembentukan dialog nasional untuk pemilu seraya menegaskan komitmen tak akan mencalonkan diri lagi tiga kali berturut-turut.
Sehari setelah pidato Sall di televisi, ratusan warga Senegal berdemonstrasi di ibu kota Dakar di mana bentrokan dengan polisi. Gelombang demontrasi muncul di seluruh negeri.
Karena situasi makin panas, pada 13 Maret, pihak berwenang untuk sementara membatasi akses internet seluler. Alasannya pesan kebencian di media sosial dan ancaman terhadap ketertiban umum.
Beberapa sekolah memulangkan siswanya lebih awal. Saluran televisi swasta Walf mengatakan saluran tersebut tidak lagi mengudara pada Minggu dan izinnya dicabut.
“Senegal telah lama dianggap sebagai mercusuar demokrasi di kawasan ini. Ini sekarang dalam risiko,” kata Human Rights Watch memperingatkan bahwa Senegal berisiko kehilangan kredibilitas demokrasinya, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Al Jazeera.
“Pihak berwenang perlu bertindak untuk mencegah kekerasan, mengekang aparat keamanan yang kejam, dan mengakhiri serangan mereka terhadap oposisi dan media. Mereka harus menghormati kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul, serta memulihkan internet, dan mengembalikan Senegal ke jalur demokrasinya,” jelasnya lagi.
Venezuela
Di Venezuela pemilu juga sama panasnya. Meski belum ada demonstrasi besar-besaran, para kandidat sudah saling serang, di mana pemimpin oposisi Maria Corina Machado menuding petahana telah melakukan “penindasan brutal”.
Ia mengatakan Presiden saat ini, Nicolas Maduro, telah melakukan upaya terstruktur untuk menyingkirkannya. Ia diskualifikasi tak bisa mengikuti pemilu selama 15 tahun dengan tuduhan korupsi dan serentetan ajudannya telah ditangkap, dengan dalih “memicu pemberontakan”.
“Rezim Maduro melancarkan penindasan brutal kepada tim kampanye saya,” tegasnya dikutip dari AFP, Rabu lalu. “Tindakan pengecut ini bertujuan untuk menutup jalan Venezuela menuju perubahan dan kebebasan dalam perdamaian dan demokrasi,” tambahnya.
Machado sendiri awalnya unggul dalam jajak pendapat dan diyakini bisa mengalahkan Maduro dalam persaingan yang adil. Dalam pemilihan pendahuluan oposisi di Oktober, ia bahkan menang 92% suara.
Machado telah menyebut Maduro melanggar perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah dan oposisi di Barbados tahun lalu. Di mana ia berjanji mengadakan pemungutan suara yang bebas dan adil pada tahun 2024 dengan kehadiran pengamat internasional.
Kesepakatan itu telah mendorong AS untuk meringankan sanksi ke Venezuela agar raksasa minyak Chevron dapat melanjutkan ekstraksi minyak mentah secara terbatas di negeri itu. Keputusan iyu kini sedang dipertimbangkan kembali Washington mengingat Machado terus tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara.
Sebelumnya kemarin, Jaksa Agung Venezuela Tarek William Saab mengumumkan penangkapan resmi Henry Alviarez dan Dignora Hernandez, pejabat senior di partai politik Vente Venezuela pimpinan Machado. Keduanya disebit berencana “merusak stabilitas nasional”.
“Mereka menggalang massa dengan menggunakan serikat buruh dan mahasiswa untuk memberikan insentif kepada sayap militer untuk memimpin pemberontakan,” kata Saab.
“Menimbulkan destabilisasi di negara tersebut,’ ujarnya. Diketahui, tujuh pembantu Manchado juga telah ditangkap dalam beberapa hari terakhir. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk beberapa orang lainnya.
“Kami telah mengungkapkan serangkaian konspirasi, ancaman, dan tindakan yang memiliki tujuan yang sama untuk menabur kekerasan dan kekacauan di negara ini dan mengancam kehidupan presiden serta otoritas tinggi sipil dan militer,” kata Saab lagi.
Venezuela sendiri akan melakukan pemilu 28 Juli,. Maduro berupaya untuk terpilih kembali setelah 11 tahun. Mengutip laman yang sama, selama memimpin Maduro dikenal otoriter dengan penindasan yang meluas. Barat telah memberinya sanksi sementara ekonomi negara itu runtuh.
Pakistan
Pemilu Pakistan yang dilakukan Februari lalu juga chaos. Sebelumnya pemilu dilakukan untuk membentuk pemerintahan baru lima tahun ke depan pasca mantan Perdana Menteri (PM) Imran Khan dipenjara karena tuduhan membocorkan rahasia negara dan partainya Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) tidak diikutkan dalam pemilu.
Meski PTI tak ikut, calonnya maju secara independen. Dilaporkan para kandidat mendapat 100 kursi, mendominasi pemilu. Perlu diketahu pasca Imran Khan dilengserkan Pakistan melantik Shehbaz Sharif sebagai PM. Pemilu sendiri secara partai, dimenangkan partai Sharif, Partai Liga Muslim-Nawaz (PML-N) yang didukung militer dengan 75 kursi.
Karena kemenangannya di parlemen, banyak calon independen dari PTI hendak membuat pemerintahan sendiri. Karena syarat ketersediaan kursi di parlemen terpenuhi. PML sendiri harus menggandeng partai lain untuk membentuk pemerintahan. Partai Rakyat Pakistan (PPP) diketahui mendapat 54 kursi dan partai-partai kecil lain 34 kursi.
Inilah yang akhirnya menimbulkan kerusuhan. Kandidat independen dari PTI dan partai PML-N saling meneriakkan kecurangan. Tuduhan kecurangan ini membuat gelombang unjuk rasa terjadi beberapa pekan. Ribuan orang sempat berdemo di lebih dari selusin kota, termasuk ibu kota Islamabad, mengklaim bahwa pemungutan suara tersebut telah dicurangi.
Al Jazeera melaporkan puluhan ribu orang turun ke jalan untuk melakukan protes meskipun pemerintah telah memberlakukan pembatasan pertemuan publik. Orang-orang datang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak.
“Mereka mengatakan mandat mereka telah dicuri dan pemerintah berusaha untuk menempatkan pemerintah tidak sah ke dalam kekuasaan yang kalah dalam pemilu,” bunyi laporan tersebut.
Masalah makin pelik kala Komisaris Kota Rawalpindi Liaqat Ali Chattha menyerahkan dirinya kepada polisi dan mundur dari jabatannya karena melakukan “kecurangan pemilu”. Menurut laporan Dawn News Pakistan, Chatta mengakui bahwa ia terlibat dalam kejahatan kecurangan pemilu besar-besaran 2024 secara sangat serius, seraya mengatakan bahwa “menikam negara dari belakang tidak membuatnya bisa tidur”.
“Saya harus dihukum atas ketidakadilan yang telah saya lakukan dan orang lain yang terlibat dalam ketidakadilan ini juga harus dihukum,” tambahnya. Meski begitu komisi pemilu Pakistan menolak tuduhan Chattha. Namun mereka akan mengadakan penyelidikan atas klaim kecurangan yang dialamatkan Chattha.
“Tidak ada pejabatnya yang pernah mengeluarkan instruksi apapun kepada Chattha untuk mengubah hasil pemilu,” ujar lembaga itu. Kemarahan warga makin menjadi. Ini akhirnya membuat ditutupnya sejumlah media, termasuk media sosial seperti X.
Terbaru, Jumat (22/3/2024) Amerika Serikat pun memperingatkan Pakistan. Hubungan AS dengan Pakistan disebut akan memburuk jika negara itu tidak menyelidiki penyimpangan dalam pemilu bulan lalu dan melakukan pemungutan suara ulang jika diperlukan.
Diplomat utama AS untuk Asia Selatan, Donald Lu, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa AS memiliki “keprihatinan serius” mengenai pelaksanaan pemilu dan gangguan yang sedang berlangsung terhadap media dan media sosial.
“Komisi Pemilihan Umum Pakistan, jika ditemukan bahwa penyimpangan ini terbukti, harus memutar ulang pemilu jika ada campur tangan,” kata Lu dalam sidang subkomite Urusan Luar Negeri DPR yang terkadang riuh.
“Kita telah menikmati 76 tahun kemitraan dengan negara ini. Ini akan menjadi penghalang bagi hubungan kami jika Pakistan tidak memiliki proses demokrasi yang menjunjung konstitusinya sendiri,” kata Lu.
Lu mengatakan AS tidak mempertimbangkan penjualan militer baru dalam jumlah besar ke Pakistan. Islamabad sendiri adalah sekutu Perang Dingin yang tentara dan aparat intelijennya telah lama memainkan peran dominan dalam politik dan memiliki hubungan masa lalu dengan Taliban di Afghanistan, yang kemudian memperburuk hubungan dengan Washington.
