Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
KNews.id – Berkaca dengan fenomena perilaku hukum yang ada dalam rangkuman film dokumenter, yang berjudul DIRTY VOTE yang benar faktual adanya, sehingga menjadi temuan barang bukti penyimpangan – penyimpangan hukum dalam bentuk data dan peristiwa realitas, terkait pembiaran pelanggaran – pelanggaran pemilu oleh Bawaslu yang telah dilakukan oleh beberapa pejabat publik.
Kecurangan lainnya eksistensi pengakuan KPU. Terdapat penyimpangan dari sistem perundang – undangan tentang pemilu di Taipei, terkait coblos duluan yang melanggar tanpa merujuk Ketentuan PKPU Tentang Hari Tanggal dan Bulan Penyelenggaraan pemilu di masing – masing Kota di Luar Negeri. Termasuk suara peserta pemilu yang menurut pengakuan KPU ada berjumlah sekitar 1, 2 Juta suara yang bodong, namun tanpa diketahui siapa – siapa pelakunya serta apa sanksi hukumnya bagi para pelaku.
Oleh karenanya fenomena penyimpangan moral, politik dan hukum yang ada, dihubungkan dengan pengakuan nyata tersebut, ditambah, jika kecurigaan publik benar adanya, ” akan ada penggelembungan suara ghaib, ” melalui penghitungan KPU. yang memenangkan salah satu pasangan paslon capres – cawapres tertentu, maka disinyalir kemungkinan besar, akan ada gelombang protes baik yang akan dituangkan dalam bentuk litigasi atau upaya hukum melalui Judicial review di Mahkamah Konstitusi, termasuk akan lahir aksi – aksi jalanan dari kelompok masyarakat yang merasa dikecewakan oleh sistim penghitungan KPU.
Maka, untuk aksi jalanan ini Publik berharap Anies siap dan mau memimpin atau setidaknya hadir ditengah gelombang – gelombang protes dengan aksi massa, yang estimasinya bisa mencapai sejumlah saat kampanye terakhir AMIN di JIS ( Jakarta International Stadium ), pada 10 Februari 2024 dan diprediksikan aksi massa tersebut akan terjadi tidak hanya sekedar di Jakarta, namun serentak akan muncul berbarengan di seluruh wilayah tiap – tiap kota ( kabupaten ) maupun kota – kota provinsi di seluruh tanah air.
Maka implikasi pemilu curang ini, semestinya dapat diantisipasi oleh KPU. Bawaslu dan aparatur yang dilibatkan demi pengamanan praktek penyelenggaraan pemilu pada saat dan pasca 14 Februari 2024. Dengan pola berlaku profesional dan proporsional, dengan mengutamakan objektivitas dan akuntabilitas, sehingga terwujud penyelenggaraan pemilu yang JUJUR dan ADIL. (Zs/NRS)
