KNews.id – Jakarta, Wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam perkara sengketa Pilpres. Putusan MK itu dibacakan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK pada Senin, 22 April 2024.
Sejumlah partai politik masih berkeinginan melanjutkan hak angket di DPR, tetapi ada pula yang mengatakan waktu untuk hak angket sudah tidak tepat setelah putusan MK atas perkara PHPU keluar.
1. Presiden PKS Ahmad Syaikhu: Belum Mendapatkan Pasangan untuk Mengajukan Hak Angket
Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Syaikhu, buka suara soal nasib hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia menilai ada keterbatasan terhadap realitas di lapangan untuk mengajukan hak angket di DPR.
“Nyatanya kita kan terbatas juga pada sebuah realitas bahwa untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada dua fraksi dengan 25 penandatanganan. Itulah yang realitas ini PKS masih belum mendapatkan pasangan untuk mengajukan hak angket,” ujar Syaikhu di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024.
Syaikhu menyebut partainya akan ikut bergabung dalam penandatanganan hak angket jika syarat dua fraksi itu terwujud. Adapun menurut dia, tujuan awal dari pengguliran hak angket adalah untuk meluruskan proses demokrasi ke depan.
“Jadi kaitan dengan hak angket ini, sebetulnya kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga-lembaga tertentu, ya. Tapi, kita tujuan awalnya adalah ingin meluruskan proses demokrasi ke depan agar tidak ada penyimpangan seperti yang kita alami dan rasakan pada Pemilu 2024, itu saja,” kata dia.
2. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar: Sangat Berharap Hak Angket Berjalan
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan partainya masih berharap hak angket dapat bergulir di DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.
“Saya dari PKB tentu amat sangat berharap angket itu berjalan. Karena di situ kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komprehensif. Dengan cara apa? Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Menurut dia, apabila hal tersebut hanya diserahkan pada proses pembuatan undang-undang, maka Indonesia tidak akan pernah belajar dari berbagai kesalahan dan kegagalan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024.
“Karena itu angket amat sangat dibutuhkan, dengan syarat tidak untuk menyerang atau mengkritisi pemerintah tetapi untuk membangun sistem pemilu yang belajar dari kegagalan dan kesalahan yang ada,” tuturnya.
3. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh: Hak Angket Pemilu Sudah Tidak Up to Date
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan partainya tidak akan mengusulkan hak angket pemilu di DPR setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK keluar.
Menurut Surya, hak angket sudah tidak cocok dengan kondisi saat ini. Apalagi NasDem melihat esensi hak angket sudah jauh dari harapan dan waktu mengusulkan hak angket sudah tidak tepat.
“Progres perjalanan waktu sejujurnya membuat hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini, itu menurut Nasdem,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2024.
Namun Surya mengatakan NasDem tidak akan menghalangi partai lain yang berupaya melanjutkan hak angket. Namun, bagi Nasdem, waktu untuk hak angket sudah tidak tepat.
Pada kesempatan yang sama, Surya memberi sinyal akan merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menyatakan menerima putusan MK dan meminta semua pihak yang menang maupun yang kalah agar saling menghargai.
Sinyal merapat ke Prabowo-Gibran disampaikan Surya saat ditanya kemungkinan merapat ke pemerintahan baru. Dia mengatakan tidak ada pilihan yang lebih baik selain bergabung.
“Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? Kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga. Kalau ada usulan lain, apa yang lebih baik bagi NasDem, dengan spirit dan semangat yang saya utarakan tadi,” kata Surya.
