Oleh : Sutoyo Abadi
KNews.id – PP. Muhammadiyah pada tanggal 20 Februari 20234, merilis pernyataan sikap terhadap situasi terkini pasca pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024. Dalam surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nashir dan Sekretaris Umum, Prof Dr Abdul Mu’ti, pada 14 Februari 2024.w
Surat pernyataan dibacakan oleh Sekretaris Umum, Prof Dr Abdul Mu’ti. Didampingi Bapak Muhammad Izzul Muslimin, sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah dan Bapak Edi Kojai Anto, Kepala Biro Komunikasi dan Media pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Memuat beberapa points selengkapnya sebagai berikut :
1. Mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab dan tertib di masing masing tempat pemungutan suara atau tps.
2. Mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum dan semua penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat tps. Para aparat keamanan dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan Pemilu sehingga berlangsung aman, tertib dan lancar. Mulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara.
3. Mengimbau semua pihak khususnya partai politik dan para calon anggota legislatif serta para calon presiden dan wakil presiden dan para pendukungnya agar bersabar menanti hasil akhir Pemilu yang akan disampaikan secara resmi oleh KPU. Semua pihak hendaknya tidak terburu buru mengambil kesimpulan hasil Pemilu berdasarkan quick count yang disampaikan oleh lembaga lembaga survei.
4. Semua pihak hendaknya tetap menjaga situasi yang kondusif dengan tetap menjaga sikap saling menghormati dan tenggang rasa. Kepada pasangan capres cawapres yang menang dan para pendukungnya hendaknya tidak jumawa dan eforia yang berlebihan. Bagi yang kalah hendaknya berjiwa besar dan legowo menerima hasil Pemilu.
5. Apabila ada pihak pihak yang berkeberatan dengan hasil Pemilu hendaknya menyelesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Gak tidak menempuh cara cara pengerahan massa yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik horizontal.
Disadari atau tidak surat pernyataan tersebut telah membuat kecewa bahkan luka sebagian warga Muhammadiyah, bahkan sebagian dari mereka menyitir petunjuk Alloh SWT dalam AQ S. Al – Baqarah Ayat 42 :
Wa lā talbisul haqqa bil bāthili wa taktumul haqqa wa antum ta’lamūna. Artinya, “Jangan kalian mencampur kebenaran dengan kebatilan. Jangan juga kalian menyembunyikan kebenaran. Padahal kalian menyadarinya,”.
Pernyataan PP Muh sangat normatif dan tidak menunjukkan sikap Istiqomah kepada jati dirinya sebagai organisasi gerakan dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar, bahkan terkesan mendua atas terjadi Pemilu curang yg sangat Dzalim dan bertentangan dengan prinsip aqidah etika, moral serta hukum.
Termuat dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah poin satu _”Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk malaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.”
Sebagai organisasi pergerakan dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar terhadap segala bentuk kezaliman dan kebatilan yang bertentangan dengan agama, moral dan hukum, seharusnya di sikapi jelas dan tegas sesuai dengan petunjuk Alloh QS. 2 Ayat 42. Betapapun harus tetap mengedepankan prinsip etika, moral, demi menjaga persatuan bangsa dan stabilitas Nasional.
Terkesan bahwa Pernyataan PP Muhammadiyah tersebut, seolah membiarkan keadaan negara Indonesia yg diperjuangkan oleh para syuhada dengan darah dan jiwanya. Dibiarkan tetap dalam dikendalikan kekuasaan oligarki dan kekuatan asing saat ini, tetap berjalan dan berkuasa tanpa tersentuh gerakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.
Rekam Jejak Misi Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan pendiri bangsa yang luhur Agung dan Mulia pada awal pergerakannya dan pada saat pergerakan Nasional melawan penjajahan Belanda, terkesan telah terkikis. (Zs/NRS)
