KNews.id – Jubir Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Iwan Tarigan merespons soal kecurangan Pemilu yang diungkap dalam film Dirty Vote. Film tersebut, salah satunya, mengungkap politik gentong babi yang digunakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Iwan berujar, pada Pemilihan Presiden tahun ini memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. “Dari film dokumenter ini masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas dan tidak beretika mempermainkan demokrasi,” ujar Iwan melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 11 Februari 2024.
Politik gentong babi dalam film tersebut dijelaskan oleh Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti. Politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat.
Dalam konteks politik di Indonesia saat ini, menurut Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara salah satunya berbentuk bantuan sosial (Bansos).
Bansos digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi seolah bantuan yang berasal dari duit rakyat dan menjadi hak rakyat miskin itu tersalurkan karena kebaikan politikus tersebut. Tujuannya, supaya publik mendukungnya. “Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya,” ujar Bivitri dalam film tersebut.
Dalam Pemilu kali ini, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Mereka berhadapan dengan dua pasangan lain yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Iwan menegaskan, film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono itu telah secara terang benderang mengungkap kecurangan Pemilu 2024. Dia menduga kecurangan telah disusun bersama-sama, hingga akhirnya jatuh ke tangan memegang kunci kekuasaan saat ini.
Menurut Iwan, kecurangan Pemilu juga telah dirancang dalam waktu yang panjang, dengan dana yang sangat besar. Walhasil, penguasa menggerakkan aparatur dan anggaran demi menguntungkan pihaknya. “Kami melihat semua rencana kecurangan Pemilu ini tidak didesain dalam semalam,” kata Iwan.
Film dokumenter ini, ucapnya, memberikan pendidikan kepada masyarakat soal politisi kotor yang telah mempermainkan publik. Lewat film Dirty Vote, kata dia, masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa melakukan langkah yang kotor, culas dan tidak beretika mempermainkan demokrasi.
Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah telah kongkalikong mempermainkan hukum dengan mengerahkan jajarannya di level eksekutif, pemerintah daerah, kepala desa, Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga aparat Kepolisian.
“Kami meminta agar masyarakat menghukum penguasa atas perilaku mereka,” ujarnya. “Kita harus menyelamatkan demokrasi dan Indonesia dari tangan tangan politisi kotor, jahat dan culas.”
Sementara itu Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman mengatakan bahwa film Dirty Vote berisi fitnah. “Dan tidak ilmiah,” ujarnya. (Zs/Tmp)
