Pernyataan Pers Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta

KNews.id- Berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan perkembangannya, dengan ini Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia, menyampaikan beberapa informasi dan pernyataan kepada masyarakat Republik Indonesia sebagai berikut:

• Sejak hari-hari pertama penyebaran COVID-19 di Tiongkok, Republik Islam Iran sesuai dengan tanggung jawab internasionalnya telah mengambil langkah-langkah pencegahan epidemi COVID-19. Maka pada tanggal 21 Januari 2020 telah terbentuk “Pusat Penanggulangan Wabah Corona” di Kementerian Kesehatan Iran untuk melakukan pemantauan dan pendalaman secara rutin terkait wabah Corona dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan terkini.
• Kasus positif pertama COVID-19 di Iran ditemukan pada tanggal 19 Februari 2020 di kota Qom. Walaupun hanya beberapa hari menjelang penyelenggaraan pemilu legislatif tetapi demi melindungi kesehatan masyarakat dan mematuhi peraturan internasional, hal ini diumumkan tanpa pertimbangan apa pun. Berdasarkan standar internasional, satu-satunya sumber publikasi informasi yang resmi tentang COVID-19 adalah Kementerian Kesehatan Republik Islam Iran. Hingga hari ini terdapat 21638 kasus positif COVID-19, dimana 7913 orang diantaranya telah pulih secara sempurna dan 1685 orang meninggal dunia.
• Berkaitan dengan wabah COVID-19, Republik Islam Iran telah memberikan data dan informasi secara transparan dan terbuka kepada berbagai badan internasional. Iran juga telah mengundang pejabat dan tim ahli Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengunjungi Iran dan melihat fasilitas medis Iran serta memberikan saran dan pengalaman dari berbagai negara kepada Iran untuk menanggulangi COVID-19. Hingga kini terpadat tiga kali kunjungan delegasi WHO ke Republik Islam Iran. Ada pun pertemuan yang diselenggarakan di Kementerian Luar Negeri Iran yang dihadiri oleh perwakilan WHO dan para duta besar negara-negara sahabat. Dalam pertemuan tersebut sistem kesehatan dan kedokteran Iran dinyatakan cukup handal dalam menangani COVID-19. Ketua Delegasi WHO, Richard Brennan setelah mengunjungi berbagai kota di Iran menyatakan “Kemajuan signifikan telah dibuat di sektor pengobatan dan diagnosis virus Corona di Iran serta dalam pemberian informasi kepada masyarakat”. Walau demikian, terorisme ekonomi AS telah menghambat usaha Iran dalam membuat Iran pada posisi yang membutuhkan bantuan internasional. Maka negara-negara dunia diharapkan untuk menyesuaikan berbagai tindakan mereka di bidang perdagangan, kunjungan masyarakat dan protokol internasional kesehatan dengan himbauan WHO. Republik Islam Iran siap untuk bekerjasama dan menukar pengalaman dengan berbagai negara sahat dan non-blok.

• Diketahui bersama bahwa Amerika Serikat (AS) sejak 8 Mei 2018 selain keluar dari kesepakatan nuklir (JCPOA) dengan Iran, juga menjatuhkan sanksi sepihak terhadap ekonomi, investasi, industri minyak, petrokimia, perusahaan asuransi, dan berbagai individu dan perusahaan yang berhubungan dengan Iran. Kini COVID-19 sekali lagi membuktikan bahwa sanksi sepihak dan ilegal AS yang diterapkan dalam kerangka tekanan maksimal kepada kami, adalah ancaman bagi kesehatan internasional. Rakyat dan pemerintah Republik Islam Iran terus bekerja keras untuk memerangi COVID-19, tetapi sanksi AS menghambat upaya mereka.

• Sanksi dan tekanan maksimal AS kepada Iran telah membuat pendapatan kami dari sektor industri minyak yang diembargo oleh AS menurun dan menyebabkan biaya penanggulangan COVID-19 makin tinggi. Faktor lain yang menyulitkan Iran adalah langkah AS yang menakut-nakuti beragam negara dan perusahaan di dunia untuk tidak menjual obat-obatan dan fasilitas medis kepada kami. Hal ini terjadi pada saat AS mengklaim bahwa obat-obatan dan fasilitas medis bukan termasuk daftar sanksi unilateral mereka.

• Mengingat pandemi COVID-19 adalah sebuah persoalan internasional dan bahkan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, meminta dunia untuk menyatakan perang terhadap Covid-19 maka penting agar seluruh negara dunia berusaha, bersinergi dan bekerjasama secara kolektif untuk mengatasi penyebaran COVID-19. AS harus berhenti mempolitisasi upaya kemanusiaan dan mencabut sanksi terhadap Iran.

• Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB pada hari Kamis, 12 Maret 2020, menekankan tentang perlunya mencabut sanksi sepihak AS terhadap Iran dikarenakan meskipun Iran memiliki kemampuan ilmiah untuk memerangi COVID-19, tapi sanksi dan prasyarat AS untuk mencegah penjualan obat-obatan dan peralatan medis menyebabkan upaya memerangi virus Corona di Iran menghadapi kendala yang sangat serius. Penting untuk diketahui bahwa dalam kondisi seperti ini pula AS baru-baru ini manjatuhkan sanksi baru kepada lima perusahaan dan lima individu baru yang berhubungan dengan industri nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan penuh Badan Internasional Tenaga Atom (IAEA).

• Penajaman sanksi ekonomi AS dan terorisme ekonomi terhadap Iran sangat berdampak pada kematian warga negara Iran dari COVID-19. Dalam situasi seperti ini, berdiam diri dan membiarkan AS melanjutkan terorisme ekonomi dan terorisme kesehatannya kepada Iran adalah hal yang melawan rasa dan nilai-nilai kemanusiaan dan ini tidak akan pernah membuat siapa pun terlindungi dari amarah mereka (AS) di masa depan.

• Kekuatan hegemonik dan arogan dunia di bawah kepemimpinan AS, tidak hanya merongrong sistem dan kedaulatan Republik Islam Iran, tapi juga memusuhi rakyat Iran. Seluruh negara dunia harus tidak mengakui sanksi-sanksi sepihak AS. Setiap negara harus membuktikan independensi dan komitmennya terhadap nilai-nilai HAM dengan mengabaikan sanksi sepihak AS khususnya di bidang farmasi dan fasilitas medis.

• Dr. Hassan Rouhani, Presiden Republik Islam Iran dalam suratnya kepada sejumlah kepala negara menyatakan bahwa mengelola krisis COVID-19 tidak mudah dilakukan oleh negara manapun secara sendiri. Mematuhi sanksi tak berdasar AS terhadap Iran bukan saja ilegal dan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2231, tetapi juga tidak etis dan tidak manusiawi.

• Presiden Rouhani juga dalam sebuah pesan yang disampaikan kepada rakyat AS mengingatkan bahwa setiap kebijakan sempit dan konfrontatif yang akan merusak sistem medis dan membatasi sumber daya keuangan dalam manajemen krisis Iran, berdampak langsung terhadap proses memerangi epidemi global COVID-19. Beliau juga menegaskan bahwa sanksi pemerintah AS terhadap Tehran telah menyebabkan banyak rakyat Iran kehilangan kesehatan, pekerjaan dan penghasilan mereka. Meski demikian, bangsa Iran tetap tegar menghadapi virus corona, serta sanksi dan kebijakan tekanan maksimum pemerintah AS.

• Republik Islam Iran percaya bahwa mengalahkan COVID-19 adalah tugas internasional. Kini telah tiba bagi komunitas internasional untuk menghadapi sikap arogansi anti-hukum dan anti-kemanusiaan AS dan tidak akan membiarkan sanksi AS yang kejam terhadap Iran dapat mempengaruhi upaya menghadapi virus mematikan ini.

• Republik Islam Iran juga berterima kasih kepada negara pengirim paket bantuan kepada Iran untuk melawan wabah COVID-19. Pemerintah dan rakyat Iran tidak akan pernah melupakan sahabat pada kondisi sulit seperti ini.

• Kini selain mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengobatan, pemerintah Republik Islam Iran bersama seluruh elemen bangsa termasuk angkatan bersenjata Iran dengan segenap kekuatannya melakukan proses deteksi dini, pelacakan orang yang berhubungan dengan pasien, karantina dan perawatan orang yang terinfeksi COVID-19.

• Bangsa Iran sepanjang sejarah telah membuktikan bahwa mereka selalu berhasil untuk menjadikan ancaman apapun sebagai peluang untuk kemajuan dan persatuan. Kami percaya COVID-19 pun akan menjadi momentum untuk solidaritas nasional.
• Kedutaan Besar Republik Islam Iran berharap agar rekan-rekan jurnalis sesuai dengan tanggung jawab kemanusiaannya dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dunia terkait dampak sanksi-sanksi illegal AS terhadap nilai-nilai HAM dan akses Iran kepada sumber keuangan dan fasilitas medis yang menghambat penanggulangan COVID-19. Dan menyuarakan agar sanksi unilateral dan tekanan zalim ini dapat diakhiri segera.(Fahad Hasan)