KNews.id – Wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 belum berkembang signifikan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sejumlah partai politik menyatakan akan menggulirkan usulan hak angket di Senayan, tetapi belum ada perkembangan berarti di parlemen.
Progres rencana pengajuan hak angket DPR itu mendapat tanggapan dari pengamat politik yang juga dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia. Dia menilai kecil kemungkinan PDIP mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Alasannya, kata dia, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDIP DPR RI soal hak angket tentang Pemilu 2024.
“Kemungkinan ada (mengajukan hak angket), tetapi kecil karena partai politik tak benar-benar serius memperjuangkan hak angket,” ujar Alfath pada Senin, 1 April 2024.
Alfath menyebutkan pernyataan Puan itu dapat dibaca sebagai permainan politik di tingkat elite. Menurut dia, ada lobi-lobi di balik layar yang belum mencapai kesepakatan antarpartai politik.
“Tapi saya menduga ada upaya-upaya tertentu agar pihak yang semula mengajukan hak angket tak jadi menggunakannya,” ujar dia.
Hal ini juga menunjukkan suara internal PDIP yang cukup beragam, baik suara yang disampaikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung partai berlambang kepala banteng itu maupun Puan sebagai Ketua DPP PDIP.
Hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pertama kali diusulkan oleh Ganjar. Dia mendorong partai politik pengusungnya menggulirkan hak angket untuk mempertanyakan dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Ganjar meminta Komisi II DPR mendorong para anggota Dewan menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara pemilu untuk dimintai pertanggungjawaban.
Tanggapan Puan Maharani Soal Hak Angket
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani, mengatakan belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi perihal wacana pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.
“Belum, belum ada pergerakan,” ujar Puan ketika ditemui usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Puan, pihaknya saat ini masih melihat dinamika politik di lapangan ke depan.
“Itu hak anggota, kalau kemudian itu memang bisa berguna baik, ya bisa saja, tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya,” ujarnya. “Apakah kemudian perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu ada dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi ada dukungan dari dukungan politik yang memang nanti akan berguna bagi masyarakat.”
Ketua DPP PDIP itu juga mengklaim dirinya tidak memberi instruksi kepada fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket. “Enggak ada instruksi, enggak ada,” ujarnya.
Puan juga menyatakan belum ada pergerakan di partai koalisi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, apabila memang hak angket nantinya digulirkan, PDIP menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ada aturannya di Undang-Undang MD3, ada tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan, minimal itu oleh dua fraksi, oleh 25 orang. Sampai sekarang kan belum ada,” ujar dia.
Respons Parpol Soal Progres Hak Angket di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengatakan partainya tidak bisa mengajukan hak angket tanpa adanya kekuatan dari partai politik penguasa parlemen. Ia pun berharap PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2024 sekaligus penguasa parlemen dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Ide hak angket pertama kali muncul dari PDIP ya kan, calon presidennya PDIP. Jadi yang kami harapkan PDIP bisa jadi leading lah dari hak angket ini,” ujar Luluk di Kompleks Parlemen, Kamis, 28 Maret 2024.
Luluk mengklaim partainya masih terus berupaya agar hak angket dapat segera diajukan di DPR. “Kami masih tetap berusaha dengan berbagai cara, kan masih cukup punya waktu. Kami belum menyerah lah, belum mundur,” ujarnya.
Hal ini, kata Luluk, karena begitu banyak pertanyaan publik terkait dengan kejujuran, keadilan, hingga berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
Adapun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim hampir 95 persen politisi yang dia temui, baik pimpinan partai politik maupun para politisi di DPR, sudah move on atau beranjak dari Pemilu 2024.
Dari komunikasi yang dia pahami, para politikus sudah tidak ingin meributkan hal-hal tentang pemilu dan ingin kembali berfokus bekerja melayani masyarakat. Mereka pun memahami, dalam pemilu, harus ada yang kalah dan menang.
“Mereka ngomong, ‘Ya sudah lah, hormati kesempatan yang sekarang ini dinyatakan menang’,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Kamis, 28 Maret lalu.
Dia juga menilai kini wacana hak angket sudah semakin mustahil diajukan di DPR. Selain perlu serangkaian mekanisme yang dilakukan, substansi hak angketnya pun semakin melemah.
“Hampir nggak mungkin lah, kemungkinannya hanya 3 persen dari 100 gitu, bukan 11 dari 100 ya, 3 persen,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.
Pengajuan hak angket, kata dia, perlu ditempuh melalui Badan Musyawarah dan juga rapat paripurna. Dalam proses itu pun harus ada pihak yang menjadi inisiator.
“Kan sekarang hanya tinggal beberapa hari ini masa sidang, jarang sekali kita melakukan kegiatan penting di masa reses, hampir nggak pernah,” katanya.
