KNews.id- Pelaksanaan paket pengembangan sistem informasi kepegawaian di Sekretariat Kabinet (Seskab) tahun 2016 diduga tidak sesuai dengan surat perjanjian dan menimbulkan kerugian negara sekian ratus juta. Atas hal ini publik menilai, perlu dilakukan penulusuran lebih dalam lagi permasalahannya, karena selain ada perjanjian yang tidak sesuai, ternyata juga merugikan negara.
Beruntung, dari laporan yang diperoleh Tim Investigator KA ada sedikit gambaran, bahwa Seskab melakukan pengadaan atas pengembangan sistem informasi kepegawaian tersebut, dilaksanakan oleh PT BIC dengan Surat Perjanjian Nomor : PERJ.17/SETKAB/PPK-SDMBUP/5/2016 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp 410.300.000. Pekerjaan ini dolaksanakan dengan jangka waktu selama 180 hari kalender terhitung mulai tanggal 16 Mei 2016.
Singkat cerita, pekerjaan telah selesai 100 persen dan telah dibayar lunas, akan tetapi pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ternyata bermasalah. Seperti ada sistem pembayaran yang menyimpang, misalnya saja pembayaran biaya langsung personil tidak sesuai SSKK dan ada dugaan mark up pembayaran biaya langsung non-personil.
Dimana masing-masingnya berjumlah Rp98.233.333 untuk pembayaran langsung personil dan sebesar Rp48.400.000 untuk pembayaran biaya langsung non personil. Sehingga atas permasalahan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 131 juta jika ditotal dari kedua pembayaran, yang diduga karena atas kelebihan pembayaran (mark up).
Maka masyarakat meminta dengan sangat kepada aparat hukum untuk mengusut kasus ini, mengingat perkataan Presiden, Joko Widodo, “Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi.”.(FT&Tim Investiator KA) m
 tahun 2016 diduga tidak sesuai dengan surat perjanjian){kind=link}