Palestina Putuskan Hubungan dengan AS dan Israel

KNews.id- Presiden Palestina Mahmoud Abbasmemutuskan semua hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Langkah ini dapat memupuskan perdamaian Timur Tengah yang sudah dibangun sejak puluhan tahun. Di antara hubungan yang dihentikan adalah kerja sama keamanan.

Abbas, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (1/2), menegaskan, rencana perdamaian Israel-Palestina yang diusulkan Presiden Donald Trumptelah melanggar perjanjian otonomi yang disepakati di Oslo, Norwegia, pada 1993 oleh Israel dan Palestina. Israel, kata dia, harus bertanggung jawab sebagai pihak yang menduduki wilayah Palestina.

Sebelumnya Abbas mengatakan akan membawa isu ini ke Dewan Keamanan (DK) PBB dua pekan mendatang. Palestina akan meminta dukungan untuk menyetujui resolusi yang menolak rencana perdamaian Timur Tengah usulan Trump yang di dalamnya menegaskan kepemilikan sepenuhnya Israel atas Yerusalem serta membuka peluang dicaploknya wilayah Tepi Barat lebih luas.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Kelly Craft memperingatkan Palestina agar tidak mengungkapkan ketidaksenangan kepada PBB atas rencana perdamaian Timur Tengah tersebut.

Craft mengatakan langkah itu hanya akan mengulang kegagalan sebagaimana terjadi dalam 70 tahun terakhir dan siap mengantisipasi rencana Palestina itu. Lebih lanjut dia menyarankan agar Palestina tak mengungkapkan ketidaksenangan ke PBB, namun membawanya ke jalur negosiasi.

“Menyampaikan ketidaksenangan itu kepada PBB tidak berguna apa-apa selain mengulangi pola yang gagal selama tujuh dekade terakhir. Mari kita hindari perangkap itu, alih-alih mengambil kesempatan untuk perdamaian,” kata Craft.

AS, lanjut dia, siap memfasilitasi pembicaraan dan dia senang memainkan peran apa pun yang bisa berkontribusi pada rencana perdamaian Israel-Palestina sabagaimana diungkapkan Trump.

Namun upaya Craft itu tampaknya akan sia-sia karena Dubes Palestina untuk PBB Mohammad Riyad Mansour menegaskan, tidak akan ada seorang pun pejabat Palestina yang akan bertemu dengan para pejabat AS, setelah pengumuman Trump.(Fahad Hasan/AFP)