KNews.id – Pisah jalan politik antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ternyata tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP. Tanduk banteng tak patah.
Banteng berpotensi menang tiga kali (hattrick) dan berpeluang kembali memimpin parlemen di Senayan. Hitung cepat hasil Pemilu 2024 sejumlah lembaga survei (Litbang Kompas, Charta Politika, Indikator, LSI, Poltracking, Populi Center) menempatkan PDIP pada posisi tertinggi perolehan suara partai politik (parpol).
Partai asuhan Megawati itu mendapatkan suara 16,35 persen versi Litbang Kompas. Disusul Partai Golkar (14,63 persen), Partai Gerindra (13,51 persen), dan Partai Kebangkitan Bangsa (10,72 persen). Hanya empat parpol itu yang memperoleh suara dua digit. Hasil tersebut memang berbanding terbalik dengan perolehan suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP (bersama sejumlah parpol) berada pada posisi terendah. Pasangan nomor urut 03 itu hanya mendapatkan 16,31 persen versi Litbang Kompas. Terpaut jauh dari pasangan nomor urut 01 (25,21 persen) dan nomor urut 02 (58,48 persen).
Bahkan, terjadi pula di wilayah yang selama ini dikenal “kandang banteng”, seperti Jawa Tengah dan Bali. Perolehan suara PDIP tertinggi, sementara suara pasangan Ganjar-Mahfud kalah dengan Prabowo-Gibran.
Hanya pada pilpres
Telah diprediksi sebelumnya bahwa pasangan nomor 03, Ganjar-Mahfud, akan terdampak oleh memburuknya hubungan politik antara Megawati dan Jokowi. Kepuasan masyarakat yang tinggi atas kinerja Jokowi, yang semula cenderung menguntungkan Ganjar, bergeser menguntungkan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.
Mustahil Jokowi akan membiarkan putra sulungnya memasuki medan laga Pilpres 2024 sendirian. Keberadaan Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, kompetitor Jokowi pada dua kali pilpres sebelumnya, tak lepas dari campur tangan Jokowi.
Ada ungkapan Jawa, “tega larane ora tega patine” (tega melihat sakitnya, tapi tidak akan tega melihat kematiannya). Sang ayah tentu saja akan “cawe-cawe” untuk putranya. Karena itulah, Pilpres 2024 ditengarai banyak kecurangan. Pilpres tak berlangsung jujur dan adil.
Jokowi dipandang memanfaatkan kekuasaannya untuk memenangkan pasangan 02, Prabowo-Gibran. Namun, yang pasti, berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan 02 meraih suara tertinggi. Bahkan, sebaran suara itu diprediksi cukup untuk pilpres satu putaran. Semula saya menduga dampak elektoral langkah politik Jokowi bukan hanya pada pilpres.
Suara PDIP pada pemilihan anggota legislatif (pileg) pun akan terimbas oleh keretakan hubungan antara Megawati dan Jokowi. Pemilih Jokowi akan bermigrasi meninggalkan PDIP. Mereka akan mengikuti sikap politik Jokowi yang berpaling dari PDIP.
Lalu, yang akan mengambil untung secara elektoral adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dikomandani Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Dengan Kaesang sebagai ketua umum, PSI tentu saja berharap memperoleh dampak elektoral dari keretakan hubungan Megawati dan Jokowi.
Slogan “PSI Partai Jokowi” di baliho-baliho yang tersebar di seluruh pelosok negeri jelas merupakan jurus politik elektoral untuk memanfaatkan keretakan tersebut. PSI sengaja disiapkan sebagai kendaraan politik Jokowi pasca-Pemilu 2024.
Dugaan saya ternyata meleset. Migrasi suara tak terjadi. Perolehan suara PSI berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei tak seperti yang diharapkan. Penempatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dan klaim “PSI Partai Jokowi” tak membuahkan hasil yang spektakuler.
Tak ada migrasi besar-besaran pengikut Jokowi ke PSI. Migrasi pemilih pada pilpres tak diikuti migrasi pada pileg. Tuah Jokowi ternyata tak cukup ampuh untuk menarik PSI masuk parlemen. Suara PSI hanya 2,81 persen versi Litbang Kompas.
Tak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Pisah jalan antara Megawati dan Jokowi ternyata hanya memengaruhi konstelasi pilpres. Relatif tak memengaruhi konstelasi pileg.
Strategi baru
Bisa mengerti bahwa langkah politik Jokowi mengejutkan dan sangat memukul kader-kader PDIP di lapangan, terutama yang hendak berlaga di pileg. Tak ada pilihan lain, mereka harus bergerak dengan strategi baru.
Arahan Megawati untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud lalu diterjemahkan sesuai dengan perubahan situasi lapangan atau konstelasi politik daerah pemilihan (dapil). Beberapa kali saya berdiskusi dengan calon anggota legislatif dari PDIP. Mereka bercerita bahwa mau tak mau harus menghitung dampak elektoral langkah politik Jokowi di dapil.
Mereka melihatnya sebagai tantangan baru dapil. Mereka harus bertempur dengan tantangan baru dapil yang berubah. Mereka lalu menghitung ulang modalitas politik (sumber daya) yang dikuasainya dihadapkan dengan tantangan baru yang sebelumnya tak pernah diperhitungkan.
Dari pengamatan saya, kader-kader PDIP, terutama para calon anggota legislatif, cenderung memilih strategi penyelamatan suara partai sebagai hal utama. Modalitas politik yang dikuasainya lalu dioptimalkan untuk menyelamatkan suara partai. Hal itu berbeda dengan saat sebelum terjadi keretakan hubungan antara Megawati dan Jokowi. Dengan antusias para kader PDIP berbicara pemenangan pilpres dengan kata kunci “keberlanjutan”.
Pemenangan pilpres sebagai hal utama demi keberlanjutan kebijakan pemerintahan Jokowi. Pemenangan pileg mengikuti. Pileg harus pula dimenangkan, karena pemerintahan membutuhkan dukungan legislatif. Begitulah logika sederhananya. Saya melihat perubahan strategi lapangan merupakan pilihan rasional. Dampak elektoral langkah politik Jokowi harus dicegah, diperkecil. Dampak elektoralnya bisa pada pilpres sekaligus pileg.
Sementara itu, modalitas politik (sumber daya) Jokowi dengan menjabat presiden tentu saja bukan kaleng-kaleng. Modalitas politik Jokowi komplit (modal politik, sosial, ekonomi) untuk menyokong kemenangan pasangan 02. Jokowi dapat merancang bantuan sosial (bansos). Ia juga bisa mengendalikan jaringan aparat pemerintah hingga tingkat desa.
Juga punya kuasa menggerakkan kepolisian, tentara, dan pejabat negara. Ia bisa pula memobilisasi sumber-sumber pendanaan politik. Perubahan situasi lapangan berlangsung relatif cepat menjelang akhir 2023. Diduga karena modalitas politik Jokowi sudah bekerja efektif.
Sementara itu, isu cacat etik yang menyertai pasangan nomor urut 02, yang dikecam banyak kalangan, tak laku di semua lapisan masyarakat. Isu tersebut hanya ditanggapi lapisan terbatas. Yang menarik, perubahan situasi lapangan relatif hanya terlangsung di pilpres. Situasi pileg relatif tak berubah.
Rupanya masyarakat cenderung melihat pilpres dan pileg tak harus linier. Dua hal berbeda, tak harus ditanggapi dengan cara yang sama. Pertempuran sengit Pileg 2024 nyaris tak berbeda dengan pileg sebelumnya.
Bukan antarparpol, melainkan antarcalon dari parpol yang sama. Ini merupakan konsekuensi dari sistem proporsional terbuka. Mereka pada umumnya bertempur pada ceruk suara yang sama. Namun, meski antarcalon bertempur, secara akumulatif perolehan suara bermuara pada suara partai.
Artinya, daya tempur calon-calon anggota legislatif parpol tersebut merupakan faktor penting perolehan suara partai. Sepekan sebelum coblosan, saya menemukan kasus yang menjadi inti bahasan tulisan ini. Saya berjumpa dengan komunitas yang mengaku akan memilih pasangan Prabowo-Gibran untuk pilpres.
Komunitas tersebut merupakan pemilih Jokowi pada Pilpres 2019. Namun, untuk DPR, mereka mengaku akan memilih calon dari PDIP, sebagaimana Pemilu 2019. Bukan memilih calon dari Partai Gerindra yang capresnya hendak dipilih. Pun bukan calon dari PSI yang mengklaim partainya Jokowi. Mereka memilih pasangan Prabowo-Gibran dengan sejumlah alasan.
Begitu pula memilih calon dari PDIP, bukan Partai Gerindra, bukan pula PSI, dengan berbagai alasan. Saya membaca alasan-alasan tersebut berhubungan dengan modalitas politik yang dikuasai masing-masing dan bekerja untuk memengaruhi pilihan.
Saya menduga, modalitas politik yang dikuasai calon dari PDIP itu tak cukup ampuh untuk mengubah pilihan komunitas tersebut dari pasangan Prabowo-Gibran ke pasangan Ganjar-Mahfud. Pilihan rasionalnya lalu “mengikhlaskan” pasangan Ganjar-Mahfud tak dipilih. Tapi, untuk pileg tetap memilih PDIP. Saya yakin kasus “dilematis” seperti itu banyak sekali.
Boleh jadi sebagian besar kader PDIP menghadapinya, terutama di wilayah yang dikenal sebagai “kandang banteng”. Masuk akal bila operasi politik Jokowi dengan modalitas politik yang ampuh diutamakan di “kandang banteng”. Di sinilah basis elektoral pasangan Ganjar-Mahfud.
Dengan strategi baru tersebut para kader dan calon anggota legislatif dari PDIP berhasil mencegah perluasan dampak elektoral pisah jalan antara Megawati dan Jokowi. Meski kalah pada kontestasi pilpres, tapi PDIP tetap juara pertama pada kontestasi pileg.
Banteng tetap berpeluang memimpin parlemen. Pelajaran penting bahwa kontestasi pileg membutuhkan kader-kader parpol yang benar-benar menguasai lapangan politik dan punya daya tempur hebat. Bukan sekadar jualan citra orang lain. Relasi kuat antara kader parpol dan masyarakat pemilih membentuk konstituen politik dan basis elektoral. Di sinilah PDIP teruji ketangguhannya. Meski tanpa Jokowi.
(Zs/Kmps)
