Sunday, February 5, 2023
Keuangan News
  • Nasional
    • Hukum
    • Kebijakan
    • Makro Ekonomi
    • Peristiwa
    • Politik
  • Internasional
    • Afrika
    • Amerika
    • Asia
    • Australia
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Keuangan
    • Asuransi
    • Leasing
    • Liputan Khusus
    • Perbankan
    • Syariah
    • UKM
  • Investasi
    • Emiten
    • Market / Pasar
    • Properti
  • Khazanah
  • Lifestyle
    • Teknologi
    • Tokoh
    • Travel
    • Wisata
  • Advertorial
  • KN English
  • Opini
No Result
View All Result
  • Nasional
    • Hukum
    • Kebijakan
    • Makro Ekonomi
    • Peristiwa
    • Politik
  • Internasional
    • Afrika
    • Amerika
    • Asia
    • Australia
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Keuangan
    • Asuransi
    • Leasing
    • Liputan Khusus
    • Perbankan
    • Syariah
    • UKM
  • Investasi
    • Emiten
    • Market / Pasar
    • Properti
  • Khazanah
  • Lifestyle
    • Teknologi
    • Tokoh
    • Travel
    • Wisata
  • Advertorial
  • KN English
  • Opini
No Result
View All Result
KeuanganNews.id
No Result
View All Result
Home Headline

Mega Proyek Kemkominfo (III)

by Redaksi
19/05/2020 11:10 PM
in Headline, Keuangan, Liputan Khusus
A A
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 74

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 74

Share on FacebookShare on Twitter

KNews.id- Masih terkait Proyek Infrastruktur Penyiaran di Daerah Perbatasan, Terpencil, dan Pulau Terluar. Dalam dua catatan terdahulu Tim Investigator KA terkait proyek infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil, dan pulau terluar Kementerian Informasi dan Informatika (Kemkominfo), ditemukan banyak persoalan.

Mega proyek Kemkominfo yang masuk dalam rencana strategis ini sejak awal perencanaan diduga banyak masalah. Hal ini terjadi diduga karena buruknya kinerja penyelenggara proyek, yakni Balai Penyediaan dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) dan LPP TVRI.

Berdasarkan dokumen yang diterima Tim Investigator KA, masih banyak temuan-temuan lain yang menyebabkan amburadulnya mega proyek infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil, dan pulau terluar Kemkominfo. Berikut daftarnya:

Baca juga:

SMRC Sebut Ganjar Unggul Telak dari Anies, Politikus Golkar Ingatkan Kesalahan Lembaga Survei di Pilkada DKI 2017

Menjelang Peringatan Setahun Invasi, Ukraina Prediksi Putin Siapkan Serangan Besar

Didesak Mundur, Sekjen PDIP Pasang Badan untuk Kepala BRIN

Pertama, dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Kemkominfo, ternyata spesifikasi mulai dari perangkat pemancar sampai pekerjaan fisik serta kuantitas barang dan pekerjaan disusun berdasarkan surat terkait LPP TVRI. Dalam penyusunan HPS ini bermasalah, karena landasannya berdasarkan surat permohonan informasi harga yang dikirimkan oleh pemilik program dan konsultan perencana kepada penyedia yakni PT SMS, PT RSI, PT LI, dan PT DP.

Faktanya, perusahaan di atas tidak semuanya adalah agen tunggal pemancar, bahkan mereka juga bukan agen tunggal atas perangkat utama yang dibutuhkan berupa head end system maupun perangkat pendukung lainnya. Akibatnya, data HPS yang disusun diragukan keakuratannya.

Kedua, cara penyusunan HPS di atas juga bisa berdampak pada nilai proyek yang mahal dan tidak rasional. Sebagaimana fakta yang ditemukan selanjutnya, harga pada permintaan keterangan untuk penyusunan HPS telah dilakukan pemahalan oleh perusahaan di atas. Hal ini harusnya disadari oleh Kemkominfo, di mana perusahaan yang berada dalam industri ini sedikit jumlahnya, yang berarti bisnis dijalankan dengan tidak sehat.

Ketiga, ada beberapa item pekerjaan dari usulan LPP TVRI yang tidak disertai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Contohnya, peningkatan daya PLN dari 33 kVA menjadi 65 kVA yang berlokasi di sungai Pakning. Begitu juga peningkatan daya PLN dari 16,5 kVA menjadi 33 kVA yang berlokasi di Suwela, serta pekerjaan grounding yang berlokasi di Sanggauledo.

Terakhir, ditemukan harga satuan perangkat pada HPS tidak diambil dari harga termurah. Contohnya harga genset pada HPS paket 1 untuk genset 40 kVA disusun seharga Rp617.757.608. Sedangkan genset 50 kVA pada HPS paket II disusun seharga Rp 320 juta. Padahal tipe ini kemampuannya lebih tinggi dibandingkan genset 40 Kva. Dapat disimpulkan, harga HPS yang disusun pada paket I tidak mengambil harga termurah.

Cara penyusunan HPS yang dilakukan Kemkominfo tentu saja berpotensi besar merugikan keuangan negara, dan menguntungkan perusahaan yang memenangkan proyek.(FT&Tim Investigator KA)

Tags: kemkominfo

Berita Terkait

Menjelang 2024 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Headline

SMRC Sebut Ganjar Unggul Telak dari Anies, Politikus Golkar Ingatkan Kesalahan Lembaga Survei di Pilkada DKI 2017

05/02/2023 5:00 AM
Rusia
Eropa

Menjelang Peringatan Setahun Invasi, Ukraina Prediksi Putin Siapkan Serangan Besar

05/02/2023 1:00 AM
Hasto PDIP Tegaskan Tak Pernah Provokasi Jokowi untuk Reshuffle Menteri NasDem
Headline

Didesak Mundur, Sekjen PDIP Pasang Badan untuk Kepala BRIN

05/02/2023 12:01 AM

Discussion about this post

Recent News

Menjelang 2024 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

SMRC Sebut Ganjar Unggul Telak dari Anies, Politikus Golkar Ingatkan Kesalahan Lembaga Survei di Pilkada DKI 2017

05/02/2023 5:00 AM
Rusia

Menjelang Peringatan Setahun Invasi, Ukraina Prediksi Putin Siapkan Serangan Besar

05/02/2023 1:00 AM
Hasto PDIP Tegaskan Tak Pernah Provokasi Jokowi untuk Reshuffle Menteri NasDem

Didesak Mundur, Sekjen PDIP Pasang Badan untuk Kepala BRIN

05/02/2023 12:01 AM
Hendra Kurniawan Ungkap Informasi Pelecehan PC dari Ferdy Sambo

Hanya Ikuti Perintah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dari Hukuman

04/02/2023 11:00 PM
Politikus NasDem Serang PDIP dan Presiden Terkait Kebijakan Impor

Politikus NasDem Serang PDIP dan Presiden Terkait Kebijakan Impor

04/02/2023 10:00 PM
Dikunci Mati Megawati, Jokowi Tiga Periode Meregang Nyawa

Dikunci Mati Megawati, Jokowi Tiga Periode Meregang Nyawa

04/02/2023 9:30 PM
Holywings Resmi Ditutup, Gus Miftah ke Karyawan: Jangan Jadi 'MTS'

Gus Miftah: Orang NU Lebih Dulu Masuk Surga Dibandingkan Muhammadiyah

04/02/2023 9:00 PM
Golkar Berpeluang Gabung ke Koalisi Perubahan

Golkar Berpeluang Gabung ke Koalisi Perubahan

04/02/2023 8:00 PM
Plt Ketum PPP Ungkap Peluang Penundaan Pemilu 2024 Makin Kuat?

Plt Ketum PPP Ungkap Peluang Penundaan Pemilu 2024 Makin Kuat?

04/02/2023 7:00 PM
Ekonomi Tumbuh Tinggi, Nyatanya yang Miskin Makin Miskin

Jokowi Gagal Atasi Kemiskinan

04/02/2023 6:00 PM

Populer

  • Aparat sedang Dalami Dugaan Ratusan Tentara RRC Masuk Indonesia

    Aparat sedang Dalami Dugaan Ratusan Tentara RRC Masuk Indonesia

    4584 shares
    Share 1834 Tweet 1146
  • Terseret Kasus Reklamasi, MAKI Meminta Heru Budi Dipecat!

    2549 shares
    Share 1020 Tweet 637
  • Surya Paloh: Tak Menutup Kemungkinan NasDem Gabung ke KIB!

    2084 shares
    Share 834 Tweet 521
  • Setelah Mengakui sebagai Orang RRC, Kembali Ngabalin Menegaskan Keturunan Bali!

    2022 shares
    Share 809 Tweet 506
  • Cara Berbohong dan Ngeles Gibran Mirip Jokowi

    1920 shares
    Share 768 Tweet 480

ABOUT US

Keuangan News

Follow us on social media:

  • Redaksi
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tentang Kami
  • Advertisement
  • Privacy
  • Kontak Kami

© 2023 Keuangannews.id

No Result
View All Result
  • Nasional
    • Hukum
    • Kebijakan
    • Makro Ekonomi
    • Peristiwa
    • Politik
  • Internasional
    • Afrika
    • Amerika
    • Asia
    • Australia
    • Eropa
    • Timur Tengah
  • Keuangan
    • Asuransi
    • Leasing
    • Liputan Khusus
    • Perbankan
    • Syariah
    • UKM
  • Investasi
    • Emiten
    • Market / Pasar
    • Properti
  • Khazanah
  • Lifestyle
    • Teknologi
    • Tokoh
    • Travel
    • Wisata
  • Advertorial
  • KN English
  • Opini

© 2023 Keuangannews.id