Oleh: Rafiqa Qurrata Ayun,Melbourne Asia Review
Elite Pemerintah dengan Konflik Kepentingan
KNews.id- Setidaknya dua anggota staf khusus presiden diketahui telah terlibat dalam konflik kepentingan antara peran publik mereka dan kepentingan pribadi sehubungan dengan dana bantuan COVID-19.
Salah satu program pemerintah yang menyediakan pelatihan online untuk pekerja yang diberhentikan di tengah pandemi, misalnya, telah menunjuk sebuah perusahaan rintisan pendidikan Ruangguru, yang CEO-nya adalah staf kepresidenan Adamas Belva Syah Devara.
Penunjukan Ruangguru dilakukan tanpa proses penawaran, seperti yang diakui oleh Wakil Menteri untuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudi Salahuddin, yang juga mengatakan tujuh perusahaan lain ditunjuk tanpa penawaran karena keterbatasan waktu.
Menolak proses penawaran untuk proyek lebih dari US $ 14,3 ribu (Rp 200 juta) – karena proyek-proyek ini – melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No. 16/2018 tentang pengadaan pemerintah. Namun, Devara telah membela proses tersebut, dengan mengatakan bahwa ia tidak berperan dalam pengambilan keputusan apa pun dalam penunjukan Ruangguru sebagai mitra pemerintah dan bahwa tidak ada konflik kepentingan.
Lebih lanjut, waktu dan konten dari program pelatihan online seperti yang dijalankan oleh program Ruangguru dicurigai. Devara telah menyatakan bahwa proses seleksi untuk mengimplementasikan program telah dimulai pada bulan Desember 2019 – jauh sebelum wabah COVID-19.
Perusahaan menyediakan sesuatu yang tersedia secara bebas di tempat lain: konten pelatihan online serupa dapat ditonton secara bebas di saluran YouTube; dan pelatihan online yang ditawarkan tidak membahas kebutuhan dasar pekerja yang diberhentikan, seperti bagaimana melamar pekerjaan baru.
Menurut serikat pekerja, yang benar-benar dibutuhkan pekerja menganggur adalah bantuan sosial. Staf presiden lainnya, Andi Taufan Garuda Putra, juga telah dituduh memiliki konflik kepentingan setelah mengirim surat kepada bupati di kop surat resmi pemerintah, meminta mereka mendukung program bantuan COVID-19 yang dipimpin oleh perusahaan yang dimilikinya, Amartha Mikro Fintek.
Hanya Ada Sedikit Akuntabilitas dalam Hal Pengeluaran terkait COVID Pemerintah
Respons pandemi COVID-19 pemerintah juga memberikannya kekuasaan yang berlebihan atas anggaran negara. Segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan COVID-19 dianggap sebagai langkah untuk mengamankan perekonomian dari krisis. Tidak ada keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil dapat diajukan di pengadilan administrasi negara dan pejabat pemerintah kebal dari tuduhan pidana.
Situasi ini diperburuk oleh badan anti-korupsi yang lemah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang semakin melemah dengan revisi UU KPK pada September 2019. Masyarakat sipil meragukan kemampuan badan ini untuk memantau dan selidiki penyimpangan terkait pengeluaran COVID-19.
Kritik terhadap Pemerintah Ditangkap
Pada 23 April, Ravio Patra, seorang aktivis yang telah kritis terhadap bagaimana pemerintah mengelola wabah, adalah salah satu contohnya. Polisi menuduhnya memprovokasi kerusuhan nasional melalui siaran Whatsapp.
Aktivis hak mengklaim bahwa siaran itu dibuat ketika teleponnya diretas. Mereka mengemukakan fakta bahwa Patra telah secara terbuka mengkritik salah satu staf Jokowi, Billy Mambrasar, karena dugaan konflik kepentingan dalam melaksanakan proyek pemerintah di Papua Barat.
Wawancara kami dengan para aktivis menunjukkan bahwa kritik Patra terhadap Mambrasar adalah alasan ia ditangkap. Beberapa aktivis percaya bahwa Mambrasar memiliki hubungan dekat dengan Budi Gunawan, kepala badan intelijen nasional Indonesia. Beberapa orang lain dari berbagai daerah juga telah ditangkap, sebagian besar karena komentar mereka di media sosial sehubungan dengan cara pemerintah menanggapi wabah COVID-19.bersambung…(FHD& Melbourne Asia Review) =
Discussion about this post